Hal ini sejatinya bukan sekadar pelanggaran disiplin administratif yang marak terjadi di sejumlah daerah, melainkan cerminan betapa retaknya embrio integritas birokrasi di negeri ini. Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan tersebut sesungguhnya merupakan problem lama yang kini kembali diusung dan seolah menemukan wajah barunya dalam balutan teknologi digital saat ini.
Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang berhadapan dengan kasus tunggal atau justru fenomena sistemik dan masif? Jawaban atas pertanyaan yang tampak sepele ini sesungguhnya akan sangat menentukan cara berpikir dan memengaruhi pola perilaku masyarakat nantinya. Fenomena ini bermula dari dugaan bahwa ribuan ASN sengaja memanfaatkan aplikasi tertentu untuk memalsukan titik koordinat kehadiran.
Dalam konteks ini, yang dipertaruhkan bukan hanya kehadiran fisik di kantor semata, tetapi juga kehadiran moral dalam menjalankan pengabdian sebagai representasi amanah publik. Negara membayar mereka bukan sekadar untuk “tercatat hadir” di mesin check lock, melainkan untuk bekerja, melayani, dan memberi manfaat nyata.
Transformasi digital yang semestinya hadir sebagai instrumen penguat tata kelola justru berujung dipermainkan. Di sinilah ironi itu tampak begitu jelas. Teknologi yang dirancang guna menutup celah kecurangan justru dibobol dan dimanfaatkan secara kolektif. Ini menunjukkan satu hal penting bahwa digitalisasi tanpa dukungan integritas hanya akan memindahkan praktik lama ke medium baru. Jika dahulu dikenal istilah “titip absen” secara manual, kini modusnya bergeser menjadi manipulasi GPS. Modus boleh berubah, tetapi mentalitasnya tetap sama.
Sekali lagi, persoalan ini tidak bisa dijelaskan semata-mata sebagai kecanggihan pelaku dalam mengakali sistem. Ia juga mengindikasikan betapa lemahnya desain pengawasan dan absennya mekanisme deteksi dini. Sistem presensi berbasis digital yang tidak dilengkapi verifikasi berlapis seperti biometrik, analitik perilaku, maupun audit real-time memang sangat rentan disalahgunakan.
Namun, kelemahan teknis semacam ini seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal apabila pengawasan internal berjalan efektif dan selektif. Pada titik inilah kita perlu menengok kembali peran inspektorat daerah. Apakah fungsi waskat (pengawasan melekat) benar-benar telah dijalankan secara optimal sesuai porsinya?
Fakta bahwa praktik ini diduga berlangsung dalam skala besar menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam paradigma kontrol internal. Pengawasan yang bersifat administratif dan terkesan formalitas tidak lagi memadai untuk menghadapi pola penyimpangan yang semakin canggih. Lebih jauh lagi, kasus ini tidak hanya menyingkap persoalan yang bersifat subtil, tetapi juga memperlihatkan bahaya laten berupa tumbuhnya budaya permisif di lingkungan birokrasi.
Ketika praktik menyimpang dilakukan secara masif, sulit untuk percaya bahwa tidak ada pihak yang mengetahuinya. Fenomena “tahu sama tahu” (TST) menjadi semacam konsensus diam yang melanggengkan pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, integritas bukan hanya melemah, tetapi sengaja dilemahkan hingga akhirnya menjadi anomali.
Padahal, kerangka regulasi sesungguhnya sudah cukup tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Bahkan, apabila terbukti menerima tunjangan tanpa kehadiran yang sah, kewajiban pengembalian kerugian negara tidak dapat ditawar lagi. Persoalannya kini bukan terletak pada ada atau tidaknya aturan, melainkan pada konsistensi penegakannya.
Di sinilah ujian kepemimpinan daerah menjadi sangat krusial. Keberanian untuk menindak tanpa pandang bulu akan menentukan apakah kasus ini menjadi titik balik perbaikan atau sekadar episode sesaat yang segera dilupakan. Penegakan hukum yang setengah hati justru hanya akan memperkuat sinisme publik terhadap birokrasi yang dianggap masih toleran terhadap pelanggaran selama dilakukan secara berjamaah.
Namun demikian, penindakan semata tentu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Kasus seperti ini harus benar-benar dijadikan momentum pembenahan yang lebih esensial. Audit menyeluruh terhadap sistem presensi digital di berbagai daerah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pembaruan teknologi harus terus diiringi dengan penguatan tata kelola, termasuk integrasi data, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penerapan sistem reward and punishment yang konsisten.
Karena itu, Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah seyogianya bersikap lebih proaktif dalam mengingatkan sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah agar melakukan audit tersebut. Namun yang lebih penting dari semua itu ialah membangun kembali budaya etos kerja aparatur.
Integritas tidak dapat dipaksakan hanya melalui regulasi ataupun teknologi. Ia harus ditanamkan sebagai nilai tambah (added value), dipraktikkan sebagai budaya kerja, dan ditegakkan sebagai standar baku. Tanpa itu, setiap inovasi hanya akan berhenti sebagai formalitas dan berpotensi menjadi ladang baru bagi lahirnya bentuk-bentuk penyimpangan baru.
Pada akhirnya, persoalan presensi bukan sekadar soal hadir atau tidak hadir. Lebih dari itu, ia menyangkut kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Ketika kehadiran dipalsukan, yang sesungguhnya hilang ialah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan publik mulai retak, maka memperbaikinya tentu akan jauh lebih sulit daripada sekadar memperbarui aplikasi presensi.
Oleh: Nurika Hari Nurdi, S.S., Guru PNS di SD Negeri 1 Genteng
Posting Komentar