Kekaguman itu menuntun saya untuk mengoleksi pemikirannya lewat dua buah buku karyanya, yaitu Habis Dungu Terbitlah Badjingan Tolol (2024) dan Obat Dungu Resep Akal Sehat (2024). Bagi saya, kedua buku itu adalah manifesto penting bagaimana warga negara seharusnya memelihara kewarasan di hadapan kekuasaan yang bebal. Rocky mengajarkan kita bahwa memelihara akal sehat adalah tugas suci.
Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganjal di dada saya. Sebagai pengagum yang setia menyimak diskursus beliau, saya menangkap ada nada yang sumbang, atau lebih tepatnya, ada keheningan yang tidak biasa. Rocky Gerung yang saya kenal sebagai "Panglima Oposisi" tanpa kompromi, kini tampak berbeda di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Katup vokalnya yang biasanya menyemburkan kritik-kritik tajam bak pisau bedah, mendadak terasa tumpul dan tak lagi sevokal era Jokowi dulu.
Keresahan saya ini memuncak dan menemukan konfirmasinya ketika menonton sebuah diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia. Di sana, Rocky berhadapan dengan Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara yang juga karibnya dalam barisan pembela demokrasi. Diskusi itu menjadi momen yang menyakitkan bagi saya sebagai seorang pengagum. Saya melihat Rocky Gerung yang biasanya mendikte logika lawan bicara, justru terpojok dan kedodoran mempertahankan argumentasinya.
Dalam debat tersebut, Feri Amsari mengkritik keras pelibatan militer secara masif dalam program ketahanan pangan (sektor pertanian) di era Prabowo. Feri dengan jernih mengingatkan prinsip supremasi sipil dan bahaya militerisasi ruang publik. Namun, apa respons Rocky? Beliau justru terkesan memaklumi dan membela kebijakan tersebut dengan narasi visi sosialis Prabowo. Feri bahkan dengan lugas menyindir bahwa cara berpikir Rocky tiba-tiba kacau dan mengalami bias ketika mulai membahas figur Prabowo. Feri melihat ada indikasi fasisme, sementara Rocky sibuk memolesnya dengan istilah ekonomi kerakyatan.
Melihat fragmen perdebatan itu, hati saya patah. Rocky Gerung yang melahirkan diktum-diktum tajam untuk menghantam kekuasaan rezim terdahulu, kini mendadak menjadi tameng dialektika bagi kebijakan militeristik Prabowo. Mengapa kritisisme itu bisa tebang pilih? Apakah "akal sehat" hanya berlaku untuk menguliti Jokowi, namun mendadak mendapat dispensasi ketika berhadapan dengan sekutu lamanya di Hambalang? Publik tentu tidak lupa bagaimana hangatnya pelukan dan jabat tangan antara Rocky Gerung, Prabowo, dan bahkan Gibran di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Momen-momen simbolis itu memperkuat kesan bahwa sang begawan telah melunak.
Di sinilah letak ironi terbesar yang mencederai pemikiran Rocky sendiri jika kita membaca kembali karya-karyanya. Dalam buku Obat Dungu Resep Akal Sehat, ia menekankan dengan sangat kuat bahwa kekuasaan harus dicurigai sejak dalam pikiran karena watak penguasa yang cenderung korup dan arogan. Namun hari ini, ketika menghadapi kebijakan militer masuk sawah, "resep obat" itu tampaknya dikurangi dosisnya oleh sang peracik sendiri ketika berhadapan dengan Prabowo.
Lebih parah lagi jika dikorelasikan dengan buku Habis Dungu Terbitlah Badjingan Tolol. Buku tersebut membedah bagaimana setelah fase kedunguan dibiarkan, kekuasaan akan melahirkan "bajingan tolol" yang memanipulasi aturan demi kepentingan elitis. Ketika Rocky justru memperhalus dan memaklumi penempatan militer di ranah sipil berbekal dalih "visi sosialis", ia seolah sedang menutup mata pada potensi lahirnya watak kekuasaan yang ia kritik dalam bukunya sendiri.
Fenomena melunaknya Rocky Gerung dalam kasus ini sejatinya meninggalkan sebuah pesan moral yang sangat berharga dan mendalam bagi diri saya pribadi serta kalangan pemikir: bahwa kita harus selalu setia pada esensi nilai kebenaran, bukan pada figur personanya.
Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganjal di dada saya. Sebagai pengagum yang setia menyimak diskursus beliau, saya menangkap ada nada yang sumbang, atau lebih tepatnya, ada keheningan yang tidak biasa. Rocky Gerung yang saya kenal sebagai "Panglima Oposisi" tanpa kompromi, kini tampak berbeda di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Katup vokalnya yang biasanya menyemburkan kritik-kritik tajam bak pisau bedah, mendadak terasa tumpul dan tak lagi sevokal era Jokowi dulu.
Keresahan saya ini memuncak dan menemukan konfirmasinya ketika menonton sebuah diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia. Di sana, Rocky berhadapan dengan Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara yang juga karibnya dalam barisan pembela demokrasi. Diskusi itu menjadi momen yang menyakitkan bagi saya sebagai seorang pengagum. Saya melihat Rocky Gerung yang biasanya mendikte logika lawan bicara, justru terpojok dan kedodoran mempertahankan argumentasinya.
Dalam debat tersebut, Feri Amsari mengkritik keras pelibatan militer secara masif dalam program ketahanan pangan (sektor pertanian) di era Prabowo. Feri dengan jernih mengingatkan prinsip supremasi sipil dan bahaya militerisasi ruang publik. Namun, apa respons Rocky? Beliau justru terkesan memaklumi dan membela kebijakan tersebut dengan narasi visi sosialis Prabowo. Feri bahkan dengan lugas menyindir bahwa cara berpikir Rocky tiba-tiba kacau dan mengalami bias ketika mulai membahas figur Prabowo. Feri melihat ada indikasi fasisme, sementara Rocky sibuk memolesnya dengan istilah ekonomi kerakyatan.
Melihat fragmen perdebatan itu, hati saya patah. Rocky Gerung yang melahirkan diktum-diktum tajam untuk menghantam kekuasaan rezim terdahulu, kini mendadak menjadi tameng dialektika bagi kebijakan militeristik Prabowo. Mengapa kritisisme itu bisa tebang pilih? Apakah "akal sehat" hanya berlaku untuk menguliti Jokowi, namun mendadak mendapat dispensasi ketika berhadapan dengan sekutu lamanya di Hambalang? Publik tentu tidak lupa bagaimana hangatnya pelukan dan jabat tangan antara Rocky Gerung, Prabowo, dan bahkan Gibran di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Momen-momen simbolis itu memperkuat kesan bahwa sang begawan telah melunak.
Di sinilah letak ironi terbesar yang mencederai pemikiran Rocky sendiri jika kita membaca kembali karya-karyanya. Dalam buku Obat Dungu Resep Akal Sehat, ia menekankan dengan sangat kuat bahwa kekuasaan harus dicurigai sejak dalam pikiran karena watak penguasa yang cenderung korup dan arogan. Namun hari ini, ketika menghadapi kebijakan militer masuk sawah, "resep obat" itu tampaknya dikurangi dosisnya oleh sang peracik sendiri ketika berhadapan dengan Prabowo.
Lebih parah lagi jika dikorelasikan dengan buku Habis Dungu Terbitlah Badjingan Tolol. Buku tersebut membedah bagaimana setelah fase kedunguan dibiarkan, kekuasaan akan melahirkan "bajingan tolol" yang memanipulasi aturan demi kepentingan elitis. Ketika Rocky justru memperhalus dan memaklumi penempatan militer di ranah sipil berbekal dalih "visi sosialis", ia seolah sedang menutup mata pada potensi lahirnya watak kekuasaan yang ia kritik dalam bukunya sendiri.
Memaklumi tentara bertani jelas bukan sebuah akal sehat, melainkan pembiaran terhadap benih otoritarianisme. Saya tidak akan membakar buku-buku Rocky yang ada di rumah saya, karena isinya tetaplah ilmu yang berharga. Namun, saya harus jujur pada nurani saya: ketika seorang intelektual mulai memperhalus bahasanya untuk memaklumi kebijakan penguasa yang keliru, saat itulah menara akal sehatnya sedang runtuh.
Fenomena melunaknya Rocky Gerung dalam kasus ini sejatinya meninggalkan sebuah pesan moral yang sangat berharga dan mendalam bagi diri saya pribadi serta kalangan pemikir: bahwa kita harus selalu setia pada esensi nilai kebenaran, bukan pada figur personanya.
Ketika kita menaruh kebenaran pada pundak seorang tokoh—sehebat apa pun dia—kita sedang bersiap untuk kecewa. Manusia sangat rentan terhadap bias personal, kedekatan historis, dan kenyamanan panggung kekuasaan. Bagi saya pribadi, ini menjadi pelajaran berharga untuk tidak menelan mentah-mentah ucapan sang idola, melainkan tetap menggunakan pisau analisis yang ia ajarkan untuk menguliti sikapnya sendiri yang mulai tidak konsisten.
Bagi para pemikir dan intelektual, situasi ini menjadi pengingat keras agar tidak menjadikan teori filsafat yang rumit sebagai stempel atau alat pembenaran atas kekeliruan penguasa. Intelektual sejati harus berdiri tegak secara independen tanpa ruang kompromi. Jika penggaris yang digunakan untuk mengukur kebenaran mulai bengkok akibat kedekatan personal, maka masyarakat sipil akan kehilangan kompas arahnya. Tetaplah kritis, tetaplah waras, dan ingatlah bahwa akal sehat tidak boleh mengenal standar ganda.
Oleh: Fawaid Abdullah Abbas, S.H.




Posting Komentar