Permainan Busuk Rezim: Teror terhadap Aktivis Mahasiswa dan Kritik Tajam Rocky Gerung atas Kebijakan MBG Prabowo

Penalaut.com – Belakangan ini, media sosial ramai dengan sebuah pembahasan yang sebenarnya sederhana, tetapi cukup mengusik pikiran kita: biaya hidup yang mahal atau gaya hidup yang terlalu tinggi? 

Pertanyaan ini memancing banyak pendapat. Ada yang menganggap pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, ada pula yang menilai masyarakat sekarang terlalu banyak menuntut dan mengikuti gaya hidup yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Kalau kita melihat keadaan di sekitar, kedua pendapat tersebut sebenarnya memiliki alasan. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena harga kebutuhan pokok semakin membebani pengeluaran, sementara penghasilan tidak banyak berubah. 

Mencari pekerjaan juga bukan perkara mudah. Bahkan, bagi sebagian orang yang sudah bekerja, penghasilan yang diterima belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir bulan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa keinginan mengikuti tren terkadang membuat pengeluaran semakin besar.

Perdebatan di media sosial memperlihatkan bahwa persoalan biaya hidup tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga dengan cara masyarakat memahami penyebab kesulitan hidup. Sebagian orang melihatnya sebagai persoalan kebijakan yang harus dikritik, sementara yang lain menganggapnya sebagai akibat pilihan konsumsi individu. 

Masalah muncul ketika kedua pandangan itu berhenti sebagai bahan evaluasi dan berubah menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Orang yang mengkritik pemerintah dianggap tidak mampu mengatur keuangan, sedangkan orang yang mengingatkan pentingnya hidup hemat dianggap sedang membela kebijakan pemerintah. Padahal, kedua persoalan tersebut seharusnya dapat dibicarakan tanpa harus meniadakan satu sama lain.

Seseorang mungkin rela membayar Rp50.000 untuk secangkir kopi, tetapi mengeluhkan kenaikan harga BBM. Bagi sebagian orang, keadaan ini terlihat bertentangan. Namun, apakah satu keputusan konsumsi cukup untuk menilai keseluruhan kondisi ekonomi seseorang? Kita tidak mengetahui pendapatan, tanggungan, atau alasan di balik pengeluaran tersebut. 

Kritik terhadap kebiasaan konsumsi tentu sah, tetapi menjadikannya dasar untuk menolak keluhan tentang mahalnya biaya hidup merupakan kesimpulan yang terlalu jauh. Persoalannya bukan apakah seseorang boleh membeli kopi, melainkan apakah kita terlalu mudah menilai kesulitan orang lain hanya dari apa yang terlihat. Akan tetapi, contoh kopi tadi tetap mengingatkan kita bahwa ada kalanya persoalan ekonomi juga berkaitan dengan cara kita menentukan prioritas.

Di era media sosial, gaya hidup sering kali dianggap sebagai kebutuhan. Keinginan mengikuti tren, mulai dari tempat nongkrong hingga barang bermerek, membuat seseorang menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolok ukur. Padahal, menikmati hasil kerja sendiri bukanlah masalah selama tetap mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Hidup sederhana bukan berarti membatasi kesenangan, melainkan memahami kemampuan diri tanpa harus memaksakan pengeluaran demi menjaga penampilan.

Bayangkan seorang pengemudi ojek online yang bekerja sejak pagi hingga malam. Pendapatannya harus dibagi untuk biaya kendaraan, makan, dan kebutuhan keluarga. Ketika uang yang tersisa tidak mencukupi, ia mungkin akan menerima nasihat agar lebih hemat. Nasihat itu tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah cukup menjawab persoalannya? 

Kita perlu membedakan pengeluaran yang tidak terkendali dari pendapatan yang memang terbatas. Jika setiap kesulitan dijawab dengan tuntutan agar individu mengubah perilakunya, kita berisiko melupakan keadaan kerja dan beban ekonomi yang turut membentuk kehidupan mereka.

Hal serupa dapat kita lihat dalam persoalan harga beras. Masyarakat perkotaan mengeluh karena harga beras mahal, sedangkan petani di desa berharap hasil panennya dibeli dengan harga yang layak. Keduanya sama-sama memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Konsumen membutuhkan beras dengan harga terjangkau, sementara petani perlu memperoleh pendapatan yang sebanding dengan biaya produksi dan tenaga yang telah dikeluarkan.

Lantas, siapa yang harus mengalah? Menurut saya, persoalan ini tidak seharusnya membuat petani dan konsumen saling berhadapan. Pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, serta membantu menekan biaya produksi agar petani memperoleh harga yang layak tanpa membuat konsumen semakin terbebani. 

Lebih jauh, persoalan biaya hidup juga perlu dijawab melalui kebijakan yang memperluas kesempatan kerja dan melindungi daya beli masyarakat. Di sinilah kebijakan pemerintah diuji: bukan sekadar memastikan barang tersedia, melainkan memastikan masyarakat mampu menjangkaunya dan produsen tetap memperoleh penghasilan yang layak.

Sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saya memandang persoalan ini tidak cukup dibahas sebagai perdebatan tentang siapa yang paling banyak mengeluh. Kita perlu melihat siapa yang paling terdampak, apa penyebabnya, dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Sikap kritis menuntut kita untuk melihat persoalan secara utuh, memahami dampaknya bagi masyarakat, serta berani mempertanyakan kebijakan yang belum menjawab kebutuhan rakyat.

Pada akhirnya, biaya hidup yang mahal dan gaya hidup yang terlalu tinggi merupakan dua persoalan berbeda yang dapat saling berkaitan. Ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar meskipun telah hidup hemat, tetapi ada pula yang merasa kekurangan karena terus mengejar standar hidup orang lain. 

Karena itu, persoalan ini perlu dilihat secara proporsional. Pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan yang menjamin keterjangkauan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, sementara setiap individu perlu bijak dalam menentukan prioritas konsumsi.

Oleh: Wahyu Adi Saputra, Wakil Ketua 2 PMII UNDAR

Related Posts