Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjalanan menuju kesejahteraan tidak cukup dibaca melalui angka statistik. Ada persoalan tentang kehidupan rakyat yang harus mendapat perhatian, terutama ketika keberhasilan pembangunan menjadi bagian penting dari narasi politik dan penyelenggaraan kekuasaan.
Kesejahteraan telah menjadi bagian dari cita-cita Indonesia sejak negara ini didirikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan bernegara. Amanat tersebut terus diterjemahkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berganti mengikuti arah pemerintahan.
Gagasan tentang kesejahteraan memiliki tempat tersendiri dalam hubungan antara negara dan rakyat. Melalui janji politik, kebijakan publik, dan narasi pembangunan, kekuasaan turut membentuk bayangan mengenai kehidupan yang dianggap sejahtera. Gambaran tersebut dapat membangun harapan sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai jalannya pemerintahan.
Kemajuan pembangunan memang patut diakui, tetapi keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari persoalan distribusi manfaat ekonomi. Sebab, pertumbuhan yang tinggi belum cukup menggambarkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan dan menikmati hasil pembangunan.
Persoalan serupa terlihat dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Pada Agustus 2026, BPS mencatat sebanyak 147,99 juta penduduk bekerja, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,42 juta per bulan. Bertambahnya jumlah penduduk bekerja merupakan perkembangan positif, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Kualitas pekerjaan, kecukupan penghasilan, dan jaminan sosial turut menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Persoalan ini penting ketika capaian ekonomi digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintahan. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar persoalan statistik, melainkan juga pilihan politik yang menentukan aspek kehidupan rakyat mana yang mendapat perhatian. Tanpa penilaian terhadap kualitas hidup dan pemerataan hasil pembangunan, kesejahteraan berisiko lebih menonjol sebagai pencapaian yang dilaporkan daripada kenyataan yang dirasakan.
Persoalan kesejahteraan dengan demikian bukan semata menyangkut kemampuan negara mengelola perekonomian, melainkan juga keberpihakan politik dalam menggunakan kewenangannya. Ketika keberhasilan pemerintah lebih banyak dinilai dari pencapaian program daripada perubahan kehidupan masyarakat, tanggung jawab kekuasaan berisiko menyempit menjadi urusan birokrasi-administratif. Padahal, mandat politik menuntut lebih dari sekadar kemampuan menjalankan pemerintahan, yakni kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat yang menanggung akibatnya.
“Buta yang buruk adalah buta politik” begitulah kira-kira pepatah menyatakan. Pilihan politik yang bergulir 5 tahun sekali itulah yang menentukan baik buruknya kehidupan masyarakat kedepan. Maka sebagai pemilih kita berhak menagih janji-janji yang diberikan saat mereka mencalonkan. Hal tersebut bukan berarti makar, akan tetapi setiap warga negara memiliki hak yang sama perihal kesejahteraan.
Sungguh susah dalam menggapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Bukan karena rakyat malas, bukan pula karena tidak mau bekerja dan berusaha dengan maksimal. Setiap hari mereka bergegas bekerja, memeras keringatnya dan mengupayakan segala cara agar bisa bertahan hidup. Namun, bagi mereka kesejahteraan hanyalah angan-angan yang jauh dari kenyataan. Kesejahteraan hanya menjadi imajinasi dalam alam pikiran semata, sembari menenangkan diri sendiri dari letihnya pekerjaan dan rumitnya persoalan yang dihadapi.
Kesejahteraan telah menjadi bagian dari cita-cita Indonesia sejak negara ini didirikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan bernegara. Amanat tersebut terus diterjemahkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berganti mengikuti arah pemerintahan.
Setiap kekuasaan membawa gagasan tentang kemakmuran yang ingin dicapai, lengkap dengan ukuran keberhasilan dan prioritas pembangunannya. Namun, kesejahteraan tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keputusan politik mengenai kepentingan siapa yang didahulukan dan bagaimana sumber daya negara ini dikelola.
Gagasan tentang kesejahteraan memiliki tempat tersendiri dalam hubungan antara negara dan rakyat. Melalui janji politik, kebijakan publik, dan narasi pembangunan, kekuasaan turut membentuk bayangan mengenai kehidupan yang dianggap sejahtera. Gambaran tersebut dapat membangun harapan sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai jalannya pemerintahan.
Persoalannya, ukuran kesejahteraan yang dirumuskan negara belum tentu sepenuhnya menangkap pengalaman hidup rakyat.
Di tengah janji yang terus diperbarui dan kekuasaan yang silih berganti, muncul satu pertanyaan. Akankah kesejahteraan benar-benar menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat, atau hanya sekadar menjadi imajinasi yang terus diwariskan dari satu pemerintahan kepada pemerintahan berikutnya?
Paradoks Kesejahteraan
Keberhasilan pembangunan kerap ditampilkan melalui angka pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,47 persen pada triwulan III-2026. Di sisi lain, rasio Gini pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025, meski masih lebih rendah dibandingkan Maret 2025. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjamin pemerataan kesejahteraan.Kemajuan pembangunan memang patut diakui, tetapi keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari persoalan distribusi manfaat ekonomi. Sebab, pertumbuhan yang tinggi belum cukup menggambarkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan dan menikmati hasil pembangunan.
Persoalan serupa terlihat dalam kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Pada Agustus 2026, BPS mencatat sebanyak 147,99 juta penduduk bekerja, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,42 juta per bulan. Bertambahnya jumlah penduduk bekerja merupakan perkembangan positif, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Kualitas pekerjaan, kecukupan penghasilan, dan jaminan sosial turut menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Persoalan ini penting ketika capaian ekonomi digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pemerintahan. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar persoalan statistik, melainkan juga pilihan politik yang menentukan aspek kehidupan rakyat mana yang mendapat perhatian. Tanpa penilaian terhadap kualitas hidup dan pemerataan hasil pembangunan, kesejahteraan berisiko lebih menonjol sebagai pencapaian yang dilaporkan daripada kenyataan yang dirasakan.
Menagih Tanggungjawab Kekuasaan
Kesenjangan antara capaian pembangunan dan kenyataan hidup rakyat tidak dapat dilepaskan dari cara kekuasaan menentukan arah kebijakan. Di balik setiap keputusan pembangunan terdapat pilihan politik mengenai kepentingan yang didahulukan, kelompok yang memperoleh perhatian, dan sumber daya yang dibagikan. Pilihan tersebut menentukan siapa yang lebih dahulu menikmati kemajuan dan siapa yang masih harus menunggu.Persoalan kesejahteraan dengan demikian bukan semata menyangkut kemampuan negara mengelola perekonomian, melainkan juga keberpihakan politik dalam menggunakan kewenangannya. Ketika keberhasilan pemerintah lebih banyak dinilai dari pencapaian program daripada perubahan kehidupan masyarakat, tanggung jawab kekuasaan berisiko menyempit menjadi urusan birokrasi-administratif. Padahal, mandat politik menuntut lebih dari sekadar kemampuan menjalankan pemerintahan, yakni kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat yang menanggung akibatnya.
“Buta yang buruk adalah buta politik” begitulah kira-kira pepatah menyatakan. Pilihan politik yang bergulir 5 tahun sekali itulah yang menentukan baik buruknya kehidupan masyarakat kedepan. Maka sebagai pemilih kita berhak menagih janji-janji yang diberikan saat mereka mencalonkan. Hal tersebut bukan berarti makar, akan tetapi setiap warga negara memiliki hak yang sama perihal kesejahteraan.
Di sisi lain, kita sebagai warga negara berhak menuntut dan mengkoreksi jika pemerintahan salah, mengapa demikian? Karena kitalah yang membayar mereka melalui uang pajak yang dikumpulkan dari barang yang kita beli, kendaraan yang kita gunakan, serta hunian yang kita tempati.
Kesejahteraan, Kenyataan atau hanya Imaji?
Makin hari biaya hidup semakin tinggi, dimulai dari bahan pokok yang naik dan diikuti dengan barang-barang yang lainnya. Kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup, rakyat terpaksa harus down-grade kehidupannya. Generasi muda yang dulunya sering pergi jalan-jalan, nongkrong di café, beli barang-barang branded hari ini mulai perlahan menguranginya.Bukan berarti tidak ingin seperti biasanya, mereka lebih memilih hemat dengan menyeduh kopi sendiri dirumah dan mengurangi belanja barang yang tidak terlalu diperlukan. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memastikan uang bisa cukup hingga akhir bulan, syukur-syukur bisa digunakan untuk menabung demi masa depan.
Rasa-rasanya kesejahteraan sangat jauh dari telinga bagi generasi hari ini. Ditengah carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara sedikit ataupun banyak pasti akan mempengaruhi eskalasi ekonomi di negeri ini. Acapkali pemimpin bangsa hari ini lebih mementingkan perutnya dan orang-orang di sekelilingnya dari pada rakyat yang memberi amanah kepada dirinya.
Mereka lebih suka acara bersifat seremonial yang didalamnya banyak sanjungan dan tepuk tangan. Sementara di saat waktu yang sama para mahasiswa, buruh, petani dan elemen masyarakat yang lain berbondong-bondong turun kejalan untuk menyuarakan kebobrokan kekuasaan.
Sungguh susah dalam menggapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Bukan karena rakyat malas, bukan pula karena tidak mau bekerja dan berusaha dengan maksimal. Setiap hari mereka bergegas bekerja, memeras keringatnya dan mengupayakan segala cara agar bisa bertahan hidup. Namun, bagi mereka kesejahteraan hanyalah angan-angan yang jauh dari kenyataan. Kesejahteraan hanya menjadi imajinasi dalam alam pikiran semata, sembari menenangkan diri sendiri dari letihnya pekerjaan dan rumitnya persoalan yang dihadapi.
Oleh: M. Rendi Nanda Saputra



Posting Komentar