Lima persoalan yang disoroti meliputi pengelolaan sampah, pendidikan gratis, perlindungan cagar budaya megalitikum, penanganan banjir, hingga pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem Desil 1.
Rifky mengatakan, gerakan mahasiswa yang dilakukan PMII bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai insan pergerakan yang memiliki peran sebagai pionir perubahan.
Rifky mengatakan, gerakan mahasiswa yang dilakukan PMII bukan sekadar aksi demonstrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai insan pergerakan yang memiliki peran sebagai pionir perubahan.
Menurutnya, gerakan tersebut berangkat dari ajaran dan materi kaderisasi PMII, mulai dari Aswaja sebagai Manhaj Al-Fikr wa Al-Harakah, Nilai Dasar Pergerakan, Ke-PMII-an, Manajemen Aksi, hingga Analisis Sosial.
“Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Kita bergerak atas dasar ajaran kita sebagai mahasiswa insan pergerakan PMII yang menjadi pionir perubahan,” kata Rifky dalam keterangannya.
Dalam aksi tersebut, DPRD Bondowoso turut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso untuk mengikuti dialog bersama massa aksi.
Tuntutan pertama berkaitan dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Taman Krocok, yang dinilai sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Rifky menyebut, berdasarkan peninjauan langsung pada 9 November 2026, ditemukan sampah yang terbakar sehingga asapnya mengganggu masyarakat sekitar dan berpotensi merusak kualitas udara.
“Kami memberikan kartu merah terhadap TPA Paguan. Sampahnya sudah overload, bahkan dalam kondisi teknis sampah-sampah itu terbakar sehingga asapnya merusak ekosistem udara dan mengganggu masyarakat sekitar,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, PMII mendorong Komisi III DPRD Bondowoso untuk memikirkan solusi dan penanganan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kualitas Udara sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Tuntutan kedua adalah menagih janji Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan terkait plakatisasi sekolah gratis. Rifky mengingatkan bahwa pada 12 Juli 2026 telah dilaksanakan diskusi akademik yang menghadirkan Abdul Majid, politisi Komisi III DPRD Bondowoso Fraksi Gerindra, akademisi Dr. Daris Wibisiono, Kepala SMKN 3 Bondowoso, Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto, serta aktivis mahasiswa PMII. Namun, hingga aksi berlangsung, pihaknya menilai belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami kecewa dengan janji-janji yang disampaikan oleh anggota Komisi IV dan juga Kepala Dinas Pendidikan. Tujuan plakatisasi ini untuk memberikan edukasi kepada wali murid dan peserta didik bahwa sekolah sebenarnya sudah gratis tanpa biaya sepeser pun, sekaligus mencegah adanya pungli,” kata Rifky.
Ia menyebut, Kepala Dinas Pendidikan akan berjanji menyampaikan rencana program plakatisasi sekolah gratis pada Maret 2027. PMII meminta agar rencana tersebut benar-benar direalisasikan dan tidak berhenti sebatas janji dalam forum saja.
Tuntutan ketiga adalah menolak alih fungsi lahan cagar budaya megalitikum Bondowoso demi kepentingan industrialisasi peternakan ayam petelur. Rifky mengatakan, saat melakukan peninjauan di kawasan Pekauman, Kecamatan Grujugan, pada 9 November 2026, pihaknya menemukan pembangunan pagar dan tembok oleh pihak swasta di kawasan yang memiliki peninggalan situs megalitikum.
“Di tempat itu ada situs megalitikum, ada batu kenong yang sampai juga ada yang terbelah. Bondowoso sudah memiliki 1.400 sekian peninggalan megalitikum yang harus dijaga sebagai warisan budaya,” ujarnya.
Menurut Rifky, DPRD Bondowoso perlu membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya tersebut. Ia menyebut Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tetap akan ditindak lanjuti ke pemprov.
Tuntutan keempat berkaitan dengan banjir yang terus berulang di Bondowoso. PMII mendesak evaluasi total terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan banjir. Rifky menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran bantuan setelah bencana terjadi, tetapi harus memikirkan langkah pencegahan dan solusi permanen.
“Pemerintah jangan terus diam. Kami mendesak evaluasi total terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan banjir di Bondowoso. Kami berharap DPRD dan BPBD bersama-sama mencari solusi permanen sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban bencana alam,” tegasnya.
Tuntutan kelima adalah mendorong pembentukan Peraturan Bupati tentang pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem Desil 1 di seluruh Kabupaten Bondowoso. Rifky menyebut jumlah masyarakat dalam kategori tersebut mencapai 104.368 jiwa berdasarkan data per Agustus 2026. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah disuarakan melalui aksi demonstrasi pada 12 Juni 2026.
Dalam dialog bersama anggota Komisi II DPRD Bondowoso, Rifky menyayangkan adanya anggota dewan yang disebut tidak mengetahui gerakan mahasiswa sebelumnya, padahal Komisi II merupakan mitra kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Artinya, DPRD Bondowoso ini kurang literasi, kurang membaca terhadap dinamika yang selama ini terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, janji politik yang tidak direalisasikan memang tidak serta-merta menjadi persoalan pidana, tetapi merupakan persoalan moral politik. Menurutnya, keberpihakan terhadap masyarakat miskin ekstrem atau kaum mustadifin tidak boleh hanya dijadikan komoditas ketika momentum kampanye.
“Keberpihakan kepada masyarakat miskin ekstrem jangan hanya dijual ketika kampanye. Silakan berkampanye, silakan berdinamika dalam politik, tetapi minimal jangan terlalu banyak janji apabila tidak mampu direalisasikan,” kata Rifky.
Menutup pernyataannya, Rifky berharap DPRD Bondowoso dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab sebagai wakil masyarakat, bukan sekadar menjalankan kepentingan politik partai.
“DPRD ini wakil rakyat, bukan wakil partai. Mencintai Indonesia dimulai dari daerah kita sendiri. Cinta terhadap tanah air adalah sebagian bentuk dari iman,” pungkasnya.
“Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Kita bergerak atas dasar ajaran kita sebagai mahasiswa insan pergerakan PMII yang menjadi pionir perubahan,” kata Rifky dalam keterangannya.
Dalam aksi tersebut, DPRD Bondowoso turut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso untuk mengikuti dialog bersama massa aksi.
Tuntutan pertama berkaitan dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Taman Krocok, yang dinilai sudah mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Rifky menyebut, berdasarkan peninjauan langsung pada 9 November 2026, ditemukan sampah yang terbakar sehingga asapnya mengganggu masyarakat sekitar dan berpotensi merusak kualitas udara.
“Kami memberikan kartu merah terhadap TPA Paguan. Sampahnya sudah overload, bahkan dalam kondisi teknis sampah-sampah itu terbakar sehingga asapnya merusak ekosistem udara dan mengganggu masyarakat sekitar,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, PMII mendorong Komisi III DPRD Bondowoso untuk memikirkan solusi dan penanganan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, mereka juga mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kualitas Udara sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Tuntutan kedua adalah menagih janji Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan terkait plakatisasi sekolah gratis. Rifky mengingatkan bahwa pada 12 Juli 2026 telah dilaksanakan diskusi akademik yang menghadirkan Abdul Majid, politisi Komisi III DPRD Bondowoso Fraksi Gerindra, akademisi Dr. Daris Wibisiono, Kepala SMKN 3 Bondowoso, Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto, serta aktivis mahasiswa PMII. Namun, hingga aksi berlangsung, pihaknya menilai belum ada tindak lanjut yang jelas.
“Kami kecewa dengan janji-janji yang disampaikan oleh anggota Komisi IV dan juga Kepala Dinas Pendidikan. Tujuan plakatisasi ini untuk memberikan edukasi kepada wali murid dan peserta didik bahwa sekolah sebenarnya sudah gratis tanpa biaya sepeser pun, sekaligus mencegah adanya pungli,” kata Rifky.
Ia menyebut, Kepala Dinas Pendidikan akan berjanji menyampaikan rencana program plakatisasi sekolah gratis pada Maret 2027. PMII meminta agar rencana tersebut benar-benar direalisasikan dan tidak berhenti sebatas janji dalam forum saja.
Tuntutan ketiga adalah menolak alih fungsi lahan cagar budaya megalitikum Bondowoso demi kepentingan industrialisasi peternakan ayam petelur. Rifky mengatakan, saat melakukan peninjauan di kawasan Pekauman, Kecamatan Grujugan, pada 9 November 2026, pihaknya menemukan pembangunan pagar dan tembok oleh pihak swasta di kawasan yang memiliki peninggalan situs megalitikum.
“Di tempat itu ada situs megalitikum, ada batu kenong yang sampai juga ada yang terbelah. Bondowoso sudah memiliki 1.400 sekian peninggalan megalitikum yang harus dijaga sebagai warisan budaya,” ujarnya.
Menurut Rifky, DPRD Bondowoso perlu membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya tersebut. Ia menyebut Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tetap akan ditindak lanjuti ke pemprov.
Tuntutan keempat berkaitan dengan banjir yang terus berulang di Bondowoso. PMII mendesak evaluasi total terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan banjir. Rifky menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyaluran bantuan setelah bencana terjadi, tetapi harus memikirkan langkah pencegahan dan solusi permanen.
“Pemerintah jangan terus diam. Kami mendesak evaluasi total terhadap tata kelola lingkungan dan penanganan banjir di Bondowoso. Kami berharap DPRD dan BPBD bersama-sama mencari solusi permanen sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban bencana alam,” tegasnya.
Tuntutan kelima adalah mendorong pembentukan Peraturan Bupati tentang pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem Desil 1 di seluruh Kabupaten Bondowoso. Rifky menyebut jumlah masyarakat dalam kategori tersebut mencapai 104.368 jiwa berdasarkan data per Agustus 2026. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah disuarakan melalui aksi demonstrasi pada 12 Juni 2026.
Dalam dialog bersama anggota Komisi II DPRD Bondowoso, Rifky menyayangkan adanya anggota dewan yang disebut tidak mengetahui gerakan mahasiswa sebelumnya, padahal Komisi II merupakan mitra kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Artinya, DPRD Bondowoso ini kurang literasi, kurang membaca terhadap dinamika yang selama ini terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, janji politik yang tidak direalisasikan memang tidak serta-merta menjadi persoalan pidana, tetapi merupakan persoalan moral politik. Menurutnya, keberpihakan terhadap masyarakat miskin ekstrem atau kaum mustadifin tidak boleh hanya dijadikan komoditas ketika momentum kampanye.
“Keberpihakan kepada masyarakat miskin ekstrem jangan hanya dijual ketika kampanye. Silakan berkampanye, silakan berdinamika dalam politik, tetapi minimal jangan terlalu banyak janji apabila tidak mampu direalisasikan,” kata Rifky.
Menutup pernyataannya, Rifky berharap DPRD Bondowoso dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab sebagai wakil masyarakat, bukan sekadar menjalankan kepentingan politik partai.
“DPRD ini wakil rakyat, bukan wakil partai. Mencintai Indonesia dimulai dari daerah kita sendiri. Cinta terhadap tanah air adalah sebagian bentuk dari iman,” pungkasnya.
Posting Komentar