Lirik Lagu Falsetto Mars Mahasiswa - Totalitas Perjuangan

Jangan sampai pemerintah hanya sibuk memunguti sampah warga, sementara dugaan pencemaran dari aktivitas industri pengolahan ikan tidak pernah dituntaskan melalui pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Penalaut.com — Peringatan Sumpah Pemuda semestinya menjadi momentum untuk membangkitkan kesadaran kolektif, termasuk kesadaran menjaga lingkungan hidup. Aksi membersihkan Sungai Kalimati di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, tentu patut diapresiasi. Sungai yang dipenuhi sampah memang harus dibersihkan. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika kegiatan bersih-bersih dijadikan seolah-olah jawaban utama atas persoalan pencemaran sungai yang jauh lebih kompleks.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: "Apakah membersihkan sampah yang terlihat di permukaan sungai cukup untuk menyelesaikan pencemaran yang terus-menerus berpotensi masuk melalui saluran pembuangan limbah industri?" Jika jawabannya tidak, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kegiatan mengangkut sampah, mengajak warga bergotong royong, lalu membentuk satuan tugas penjaga sungai. 

Semua itu penting, tetapi tentu saja itu tidak cukup! Sungai tidak hanya membutuhkan tangan-tangan yang memunguti sampah. Sungai juga membutuhkan keberanian pemerintah untuk menertibkan setiap sumber pencemaran, termasuk yang berasal dari aktivitas ekonomi berskala industri.

Jangan salah mendiagnosis penyakit sungai

Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 27 Oktober 2026 menyebutkan bahwa Sungai Kalimati kembali dibersihkan melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait, NGO Sungai Watch, perwakilan 10 pabrik, kelompok nelayan, dan unsur RT. Tumpukan sampah yang cukup parah dilaporkan membentang sekitar 700–800 meter dari bagian sungai menuju muara.

Camat Muncar juga menyebut rendahnya kesadaran sebagian warga dalam membuang sampah sebagai salah satu persoalan. Pemerintah setempat merencanakan pembentukan satuan tugas yang terdiri atas warga sekitar untuk menjaga kebersihan sungai.

Rencana itu tidak salah. Namun, apakah pemerintah juga menyiapkan pengawasan yang terukur terhadap limbah cair industri pengolahan ikan di sekitar kawasan tersebut? Sebab, persoalan sungai tidak bisa disederhanakan menjadi persoalan sampah rumah tangga semata. Sampah padat yang terlihat mata berbeda karakteristiknya dengan air limbah industri yang membawa beban pencemar terlarut. 

Keduanya dapat mencemari lingkungan, tetapi membutuhkan metode pengendalian yang berbeda. Sampah plastik, bungkus makanan, dan limbah domestik perlu dikelola melalui sistem pengumpulan, pengangkutan, pengurangan sampah, serta perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, air limbah industri pengolahan ikan harus dikendalikan melalui proses pengolahan yang sesuai, pemenuhan baku mutu air limbah, pengawasan pembuangan, dan pengujian kualitas air.

Membersihkan sampah dari sungai tidak otomatis menghilangkan pencemar organik yang terlarut dalam air. Mengangkat tumpukan sampah juga tidak membuktikan bahwa air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha sudah memenuhi ketentuan. Jika sumber pencemaran terus mengalir, sungai yang hari ini dibersihkan berisiko kembali tercemar esok hari.

Ketika masyarakat terus diingatkan, apakah industri juga diperiksa?

Persoalan pencemaran di kawasan Muncar bukanlah isu yang muncul tanpa pernah disuarakan sebelumnya. Setidaknya sejak Juli 2011 sudah termuat dalam berita berkaitan dengan pencemaran limbah pada industri seperti berita yang dimuat laman detik.com.

Hingga yang terbaru pada 19 Februari 2025, sejumlah media memberitakan inspeksi mendadak Komisi IV DPRD Banyuwangi terhadap kondisi sungai di Kecamatan Muncar setelah adanya keluhan warga mengenai bau tidak sedap dan dugaan pencemaran dari industri pengolahan ikan.

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa dugaan pencemaran industri dan persoalan sampah masyarakat telah menjadi perhatian publik. Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab sekarang bukan semata-mata bagaimana membersihkan sungai, melainkan apa tindak lanjut pengawasan setelah keluhan dan inspeksi tersebut muncul.

Apakah seluruh industri yang berpotensi menghasilkan air limbah telah diperiksa secara berkala? Apakah instalasi pengolahan air limbah mereka berfungsi dengan baik? Apakah sampel air limbah keluaran instalasi telah diuji oleh laboratorium yang kompeten? Apakah hasil pengujian dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku dan persyaratan dalam persetujuan teknis masing-masing usaha? 

Jika pemeriksaan sudah dilakukan, pemerintah semestinya berani membuka hasilnya kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat berhak mengetahui tindakan korektif dan sanksi yang dijatuhkan. Jika belum dilakukan, pemerintah perlu menjelaskan alasannya serta menyampaikan jadwal pengawasan yang jelas.

Kritik ini bukan tuduhan bahwa seluruh pabrik di Muncar melanggar hukum. Tidak adil menggeneralisasi semua industri tanpa pemeriksaan terhadap masing-masing pelaku usaha. Namun, sama tidak adilnya apabila masyarakat terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, sementara dugaan pencemaran industri tidak ditindaklanjuti secara transparan.

Industri tidak boleh kebal dari pemeriksaan hanya karena memberikan kontribusi ekonomi, membuka lapangan kerja, atau terlibat dalam kegiatan gotong royong. Partisipasi perusahaan dalam membersihkan sungai patut dihargai. Akan tetapi, partisipasi tersebut tidak menggantikan kewajiban hukumnya untuk mencegah pencemaran dari kegiatan usahanya sendiri.

Sungai yang bermuara ke laut tidak boleh menjadi tempat pemindahan masalah

Sungai bukan tempat pembuangan akhir bagi aktivitas ekonomi yang tidak mau menanggung biaya pengolahan limbahnya. Ketika pencemar masuk ke sungai dan terbawa menuju muara, persoalan lingkungan tidak otomatis selesai. Pencemar dapat berpindah ke bagian hilir dan berpotensi memengaruhi ekosistem perairan serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Kondisi ini penting bagi Muncar, wilayah yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan perikanan dan pengolahan hasil laut. Perlindungan sungai dan pesisir bukan sekadar agenda estetika atau kebersihan desa, melainkan bagian dari perlindungan ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. 

Namun, dugaan bahwa air limbah industri tertentu telah mencemari sungai hingga laut harus dibuktikan melalui pemeriksaan sumber buangan dan pengujian kualitas air. Justru karena dampaknya berpotensi luas, pemerintah perlu mengutamakan data, bukan berhenti pada dugaan maupun pernyataan sepihak.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran, tindakan harus diarahkan pada sumber pencemar, termasuk penghentian pembuangan yang melanggar, perbaikan sistem pengolahan, penerapan sanksi yang sesuai, dan pemulihan lingkungan apabila diwajibkan. Bila hasil pengujian menunjukkan bahwa suatu industri telah memenuhi ketentuan, hasil itu juga patut dibuka sebagai bentuk kepastian hukum. Transparansi harus berlaku bagi semua pihak.

Pemerintah perlu membuktikan keberpihakannya melalui tindakan nyata

Jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius ingin menyelamatkan Sungai Kalimati, setidaknya ada enam langkah yang perlu dilakukan:

Pertama, melakukan pemetaan sumber pencemar. Pemerintah harus membedakan titik penumpukan sampah padat, saluran air limbah domestik, saluran pembuangan industri, serta sumber pencemar lainnya. Setiap sumber harus ditangani sesuai karakteristiknya.

Kedua, melakukan pemeriksaan dan pengujian secara terukur. Pengambilan sampel perlu dilakukan pada titik yang relevan, termasuk saluran keluaran pengolahan air limbah dan titik sungai di bagian hulu serta hilir. Pengujian harus menggunakan metode yang sesuai dan laboratorium yang kompeten. Hasilnya perlu dibandingkan dengan baku mutu serta persyaratan yang berlaku.

Ketiga, mengumumkan hasil pengawasan. Publik perlu memperoleh informasi mengenai industri yang telah diperiksa, status kepatuhannya, temuan pelanggaran yang terverifikasi, tindakan perbaikan, dan tindak lanjut pemerintah. Informasi yang disampaikan harus akurat serta tetap menghormati prosedur hukum.

Keempat, menerapkan penegakan hukum secara konsisten. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menggunakan instrumen hukum yang tersedia sesuai kewenangan dan tingkat pelanggarannya. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada teguran informal atau kesepakatan yang tidak memiliki ukuran keberhasilan.

Kelima, mengukur hasil pemulihan sungai. Kegiatan bersih-bersih perlu diikuti pemantauan kualitas air secara berkala. Data sebelum dan sesudah intervensi harus menjadi dasar untuk menilai apakah kondisi sungai benar-benar membaik.

Keenam, melibatkan masyarakat sebagai pengawas, bukan sekadar tenaga pembersih. Warga, nelayan, organisasi lingkungan, dan media harus memperoleh akses informasi dan saluran pengaduan yang efektif. Masyarakat tidak semestinya hanya diminta mengawasi sampah, tetapi juga diberi ruang untuk melaporkan dugaan pembuangan limbah yang mencurigakan.

Langkah-langkah ini bukan tuntutan yang berlebihan. Ini adalah ukuran minimum dari tata kelola lingkungan yang transparan, adil, dan berbasis bukti.

Jangan biarkan warga menjadi kambing hitam pencemaran

Menjaga sungai adalah tanggung jawab bersama, tetapi tanggung jawab bersama bukan berarti tanggung jawab semua pihak harus dianggap sama. Setiap pihak memiliki kewajiban sesuai peran dan sumber dampaknya. Warga harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkannya. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan, pelayanan persampahan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Sementara itu, pelaku usaha wajib memastikan aktivitas produksinya mematuhi ketentuan lingkungan dan tidak membebankan biaya pencemaran kepada masyarakat.

Jika sampah rumah tangga menjadi masalah, perbaikilah pengelolaannya. Jika air limbah industri menjadi sumber pencemaran, periksalah industrinya. Jika keduanya terjadi, tangani keduanya secara bersamaan. Tidak perlu mempertentangkan dua persoalan yang sama-sama membutuhkan penyelesaian. Yang harus ditolak adalah kebijakan yang hanya menonjolkan kesalahan masyarakat, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan beban pencemar lebih besar.

Pemerintah tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai kambing hitam untuk menutupi pekerjaan pengawasan yang belum tuntas. Sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan bahwa hukum lingkungan berlaku bagi seluruh pihak tanpa memandang besar-kecilnya modal atau kontribusi ekonomi.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda semestinya mengingatkan kita bahwa masa depan generasi berikutnya tidak hanya ditentukan oleh semangat persatuan dalam pidato dan seremoni, tetapi juga oleh keberanian mengambil keputusan yang benar. Sungai Kalimati tidak membutuhkan seremoni yang berulang tanpa evaluasi. Sungai ini membutuhkan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, pengawasan yang terbuka, penegakan hukum yang konsisten, dan pemulihan lingkungan yang terukur.

Jangan hanya bersihkan sampah yang terlihat, tetapi melakukan pembiaran terhadap sumber pencemaran yang belum diperiksa tetap menjadi tanda tanya. Jangan hanya berani menegur warga, tetapi ragu mengawasi industri. Dan jangan mengukur keberhasilan pemerintah dari bersihnya sungai pada hari kegiatan, melainkan dari kualitas air yang tetap terjaga setelah semua peserta gotong royong pulang.

Sebab, sungai yang bersih bukan sungai yang sesekali dipunguti sampahnya. Sungai yang bersih adalah sungai yang sumber pencemarannya dikendalikan, hak masyarakat atas lingkungan sehat dilindungi, dan hukum ditegakkan tanpa tebang pilih.

Oleh: Rizki A.D., Rakyat Muncar

Related Posts