Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyebut pengajuan surat tersebut dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kinerja DPRD yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utama sebagai representasi rakyat. Ia menyoroti menurunnya kualitas representasi politik, lemahnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif, minimnya transparansi dalam proses legislasi dan penyusunan anggaran, serta terbatasnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan penting.
“Forum ini mendesak dilakukan sebagai bentuk refleksi dan pembenahan menyeluruh agar DPRD kembali menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara utuh serta berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Bagas, Kamis (4/9).
Menurut BEM Banten Bersatu, forum dialog harus menjadi ruang demokratis untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, mengevaluasi kinerja DPRD, sekaligus merancang langkah reformasi konkret. Mereka juga mengajak masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi masyarakat untuk turut mengawal proses tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, BEM Banten Bersatu masih menunggu tanggapan resmi dari Ketua DPRD Provinsi Banten beserta jajarannya. (Ftn)
Posting Komentar