Lirik Lagu Falsetto Mars Mahasiswa - Totalitas Perjuangan

Penalaut.com – Dalam sejarah politik Indonesia, gerakan sosial sering lahir dari rasa kecewa masyarakat terhadap kekuasaan. Mahasiswa, aktivis, organisasi sipil, hingga kelompok intelektual kerap menjadi kekuatan moral yang menekan negara agar tetap berjalan di jalur demokrasi. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era pemerintahan Prabowo Subianto, muncul fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan, banyak gerakan sosial perlahan kehilangan daya kritis setelah tokoh-tokohnya dirangkul ke dalam lingkar kekuasaan.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan individu yang berubah sikap setelah mendapatkan jabatan. Persoalan ini jauh lebih dalam, menyentuh struktur politik Indonesia yang semakin akomodatif terhadap lawan politik sekaligus melemahkan oposisi sosial. Politik rangkul akhirnya tidak hanya menciptakan stabilitas, tetapi juga memproduksi gerakan yang kehilangan arah perjuangan.

Politik Rangkul sebagai Strategi Kekuasaan

Dalam sistem demokrasi modern, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui represi terbuka. Kekuasaan juga dapat bekerja dengan cara merangkul, mengakomodasi, dan menyerap lawan ke dalam sistem. Strategi ini membuat kritik tidak lagi berada di luar kekuasaan, melainkan hidup di dalamnya dengan ruang gerak yang semakin terbatas.

Pemerintahan Prabowo Subianto memperlihatkan kecenderungan membangun koalisi politik yang sangat besar. Banyak partai politik memilih bergabung ke pemerintahan dibanding mengambil posisi oposisi. Bahkan sejumlah kelompok relawan, tokoh aktivis, dan figur yang sebelumnya keras mengkritik negara mulai masuk dalam struktur kekuasaan atau menjadi bagian dari jejaring politik pemerintah.

Pengamat Max Lane menyebut konfigurasi ini sebagai “political cartel” atau kartel politik yang membuat hampir seluruh kekuatan elite terkonsentrasi dalam satu poros kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, gerakan sosial kehilangan ruang oposisi yang kuat. Ketika elite gerakan sudah berada di dalam sistem, energi kritik sering berubah menjadi kompromi politik. Gerakan yang sebelumnya bersifat ideologis perlahan menjadi pragmatis.

Tokoh Gerakan sebagai Pintu Kooptasi

Gerakan sosial di Indonesia sering memiliki ketergantungan besar pada figur. Banyak gerakan dibangun bukan di atas organisasi yang kuat, tetapi pada kharisma tokoh tertentu. Ketika tokoh tersebut dirangkul kekuasaan, maka gerakan ikut kehilangan arah.

Inilah yang disebut sebagai kooptasi politik. Negara atau penguasa tidak perlu membubarkan gerakan secara represif; cukup mendekati pemimpinnya, memberi ruang, jabatan, akses, atau pengaruh. Setelah itu, gerakan akan melemah dengan sendirinya karena basis massa kehilangan simbol perjuangan.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Pada era sebelumnya, sejumlah aktivis reformasi juga akhirnya masuk ke lingkar kekuasaan. Namun di era sekarang, pola tersebut terlihat lebih luas karena hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu koalisi besar. Bahkan oposisi parlemen menjadi sangat kecil sehingga kritik publik lebih banyak hidup di media sosial dan gerakan masyarakat sipil.

 
Akibatnya, banyak gerakan kehilangan konsistensi moral. Ketika berada di luar kekuasaan, kritik terdengar lantang. Tetapi ketika sudah dekat dengan negara, kritik berubah menjadi pembelaan atau sekadar “kritik konstruktif” yang tidak lagi mengguncang struktur utama kekuasaan.

Gerakan Sosial yang Terlalu Bergantung pada Momentum

Faktor lain yang membuat gerakan sosial mudah luntur adalah budaya gerakan yang sering bergantung pada momentum emosional. Demonstrasi besar biasanya muncul ketika ada isu viral atau kebijakan kontroversial. Namun setelah isu mereda, gerakan ikut melemah. 

Era digital mempercepat siklus ini. Media sosial membuat kemarahan publik sangat cepat muncul, tetapi juga cepat hilang. Tagar politik dapat ramai hanya dalam hitungan hari, lalu tenggelam oleh isu baru. Penelitian tentang polarisasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa percakapan politik di media sosial sangat dipengaruhi koordinasi narasi dan arus informasi yang berubah cepat.

Kondisi tersebut membuat gerakan sosial sulit membangun agenda jangka panjang. Banyak gerakan lebih sibuk mempertahankan eksistensi di media sosial dibanding membangun pendidikan politik di akar rumput. Ketika tokohnya dirangkul kekuasaan, basis gerakan tidak cukup kuat untuk bertahan secara independen.

Lemahnya Tradisi Oposisi di Indonesia

Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat. Namun politik Indonesia justru memiliki budaya konsensus elite yang sangat dominan. Setelah pemilu selesai, lawan politik sering dirangkul masuk kabinet atau koalisi pemerintahan.

Budaya ini memang menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi juga melahirkan krisis pengawasan terhadap kekuasaan. Ketika hampir semua elite berada dalam satu lingkaran politik, masyarakat kehilangan saluran kritik yang terorganisasi.

Situasi tersebut terlihat dalam pemerintahan saat ini, di mana koalisi pendukung pemerintah sangat besar dan hanya sedikit kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan. Akibatnya, gerakan sosial sering berjalan sendiri tanpa dukungan politik yang cukup kuat untuk mempertahankan tekanan terhadap negara.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi demokrasi. Gerakan sosial dapat berubah menjadi sekadar ledakan sesaat tanpa kemampuan menghasilkan perubahan struktural.

Antara Stabilitas dan Matinya Daya Kritis

Pendukung politik rangkul sering berargumen bahwa merangkul semua kelompok diperlukan demi persatuan nasional. Dalam negara sebesar Indonesia, konflik elite dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Namun stabilitas tanpa oposisi juga memiliki risiko besar: matinya daya kritis masyarakat.

Ketika semua pihak terlalu dekat dengan kekuasaan, publik sulit membedakan mana gerakan moral dan mana gerakan yang hanya menunggu ruang kompromi politik. Akibatnya, muncul sikap apatis di masyarakat. Banyak orang mulai percaya bahwa semua gerakan pada akhirnya hanya akan berakhir di meja kekuasaan.

Inilah tantangan terbesar gerakan sosial Indonesia hari ini, bagaimana menjaga idealisme tanpa terjebak dalam pragmatisme politik. Gerakan yang kuat seharusnya tidak bergantung pada satu tokoh, tidak mudah dibeli oleh jabatan, dan tetap hidup meskipun elite politik berubah.

Pada akhirnya, luntur atau tidaknya gerakan sosial bukan hanya ditentukan oleh strategi kekuasaan, tetapi juga oleh ketahanan moral gerakan itu sendiri. Sebab sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan selalu memiliki cara untuk merangkul lawan, tetapi hanya gerakan dengan kesadaran kolektif yang mampu bertahan dari godaan tersebut.

Oleh: Muhammad Khairu Rahman, Mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Related Posts