Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah pelaku di lapisan paling bawah bukanlah orang-orang yang memiliki kuasa besar. Banyak di antara mereka berasal dari kelompok masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. Mereka menerima pekerjaan sebagai pengelola akun, penyebar komentar, atau pembentuk percakapan karena menganggapnya sebagai sumber penghasilan tambahan.
Ironisnya, narasi yang mereka sebarkan sering kali justru menyerang kebijakan, aktivis, akademisi, jurnalis, maupun kelompok masyarakat yang sebenarnya sedang memperjuangkan hak-hak yang juga akan mereka nikmati. Dalam keadaan seperti ini, kemiskinan berubah menjadi pintu masuk bagi eksploitasi digital.
Fenomena tersebut tidak muncul begitu saja. Tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya kebutuhan hidup, dan mudahnya akses terhadap platform digital menciptakan pasar baru yang sangat menguntungkan bagi pihak tertentu. Ketika seseorang hanya membutuhkan telepon genggam, akun media sosial, dan koneksi internet untuk memperoleh uang, pekerjaan itu tampak sederhana. Namun, di balik kesederhanaan tersebut terdapat konsekuensi sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar memperoleh honor harian.
Persoalan berikutnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna internet belum mampu membedakan antara opini yang lahir secara organik dengan narasi yang diproduksi secara sistematis. Ketika ribuan komentar menyerang seseorang dalam waktu bersamaan, publik cenderung menganggap bahwa itulah pendapat mayoritas. Padahal, yang terlihat sebagai "suara rakyat" bisa saja merupakan hasil koordinasi sejumlah akun yang digerakkan oleh satu kepentingan. Akibatnya, kebenaran sering kali kalah bukan karena argumennya lemah, tetapi karena volumenya lebih kecil.
Dampak paling nyata dari praktik tersebut adalah lahirnya rasa takut untuk berbicara. Akademisi menjadi ragu menyampaikan hasil penelitiannya. Jurnalis mulai berhitung sebelum menerbitkan laporan investigasi. Aktivis mempertimbangkan ulang setiap kritik yang akan disampaikan. Bahkan masyarakat biasa memilih diam karena tidak ingin menjadi sasaran penghinaan massal. Demokrasi akhirnya kehilangan salah satu unsur terpentingnya, yaitu keberanian warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas.
Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Fenomena tersebut tidak muncul begitu saja. Tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya kebutuhan hidup, dan mudahnya akses terhadap platform digital menciptakan pasar baru yang sangat menguntungkan bagi pihak tertentu. Ketika seseorang hanya membutuhkan telepon genggam, akun media sosial, dan koneksi internet untuk memperoleh uang, pekerjaan itu tampak sederhana. Namun, di balik kesederhanaan tersebut terdapat konsekuensi sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar memperoleh honor harian.
Persoalan berikutnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna internet belum mampu membedakan antara opini yang lahir secara organik dengan narasi yang diproduksi secara sistematis. Ketika ribuan komentar menyerang seseorang dalam waktu bersamaan, publik cenderung menganggap bahwa itulah pendapat mayoritas. Padahal, yang terlihat sebagai "suara rakyat" bisa saja merupakan hasil koordinasi sejumlah akun yang digerakkan oleh satu kepentingan. Akibatnya, kebenaran sering kali kalah bukan karena argumennya lemah, tetapi karena volumenya lebih kecil.
Dampak paling nyata dari praktik tersebut adalah lahirnya rasa takut untuk berbicara. Akademisi menjadi ragu menyampaikan hasil penelitiannya. Jurnalis mulai berhitung sebelum menerbitkan laporan investigasi. Aktivis mempertimbangkan ulang setiap kritik yang akan disampaikan. Bahkan masyarakat biasa memilih diam karena tidak ingin menjadi sasaran penghinaan massal. Demokrasi akhirnya kehilangan salah satu unsur terpentingnya, yaitu keberanian warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas.
Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Hak tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, memiliki informasi, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia. Ketika ruang digital dipenuhi intimidasi yang terorganisasi, maka hak konstitusional tersebut secara perlahan mengalami pembatasan dalam praktiknya, meskipun tidak selalu melalui aturan hukum.
Dari sisi demokrasi, kondisi ini juga bertentangan dengan semangat negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak hanya berarti adanya peraturan, tetapi juga adanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggara negara secara bebas. Jika kritik dibungkam melalui tekanan digital, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan ikut melemah. Demokrasi akhirnya hanya berjalan secara prosedural tanpa partisipasi publik yang sehat.
Lebih jauh lagi, praktik tersebut melahirkan ketimpangan baru dalam ekosistem informasi. Mereka yang memiliki modal besar mampu membeli ribuan suara dalam waktu singkat, sedangkan masyarakat biasa hanya memiliki satu akun dan satu kesempatan untuk berbicara. Akibatnya, ruang digital tidak lagi ditentukan oleh kualitas argumen, melainkan oleh besarnya anggaran yang mampu dikeluarkan untuk membentuk persepsi. Situasi ini menciptakan kompetisi yang tidak adil antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi maupun politik.
Di sisi lain, masyarakat sebenarnya menjadi korban ganda. Sebagai warga negara, mereka kehilangan ruang diskusi yang sehat. Sebagai pekerja, sebagian dari mereka justru direkrut menjadi bagian dari sistem tersebut karena alasan ekonomi. Mereka memperoleh pendapatan dalam jangka pendek, tetapi secara tidak sadar ikut memperkuat mekanisme yang dapat memperburuk kualitas demokrasi, mempersempit kebebasan berekspresi, dan mempertahankan berbagai persoalan sosial yang selama ini mereka hadapi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan buzzer bukan semata-mata masalah etika penggunaan media sosial. Ini adalah persoalan ekonomi, pendidikan, hukum, dan tata kelola demokrasi. Selama ketimpangan ekonomi masih tinggi, lapangan pekerjaan layak masih terbatas, dan literasi digital belum merata, industri semacam ini akan terus menemukan tenaga kerja baru yang bersedia menjalankan perannya. Dengan kata lain, akar masalahnya tidak berhenti pada individu, tetapi juga berada pada struktur sosial yang melingkupinya.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat regulasi mengenai transparansi kampanye digital, perlindungan kebebasan berekspresi, serta pemberantasan jaringan manipulasi informasi yang terorganisasi. Platform media sosial juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Algoritma yang mampu mendeteksi spam dan aktivitas tidak wajar seharusnya dimanfaatkan secara maksimal agar ruang publik digital tidak terus dikuasai oleh akun-akun yang bekerja secara artifisial. Pada saat yang sama, pendidikan literasi digital perlu diperluas agar masyarakat mampu mengenali pola manipulasi informasi sejak dini.
Perguruan tinggi pun memiliki peran strategis. Kampus tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus membangun etika digital, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian akademik dalam menyampaikan pendapat berdasarkan data. Mahasiswa perlu memahami bahwa teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen pembungkaman apabila digunakan tanpa tanggung jawab moral.
Media massa juga tetap memegang posisi penting sebagai penyedia informasi yang telah melalui proses verifikasi. Di tengah banjir informasi yang diproduksi secara instan, jurnalisme yang independen menjadi salah satu benteng terakhir bagi publik untuk memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa media yang kuat, ruang publik akan semakin mudah dipenuhi narasi yang dibangun berdasarkan kepentingan sesaat.
Menurut saya, persoalan terbesar bukanlah keberadaan orang-orang yang bersedia menjadi buzzer karena tekanan ekonomi. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah ketika praktik tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketika membungkam kritik dapat dibeli, ketika kebenaran dapat dikalahkan oleh jumlah komentar, dan ketika masyarakat lebih percaya pada keramaian daripada fakta, maka demokrasi sedang kehilangan rohnya sedikit demi sedikit.
Dari sisi demokrasi, kondisi ini juga bertentangan dengan semangat negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum tidak hanya berarti adanya peraturan, tetapi juga adanya ruang publik yang memungkinkan masyarakat mengawasi penyelenggara negara secara bebas. Jika kritik dibungkam melalui tekanan digital, maka fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan ikut melemah. Demokrasi akhirnya hanya berjalan secara prosedural tanpa partisipasi publik yang sehat.
Lebih jauh lagi, praktik tersebut melahirkan ketimpangan baru dalam ekosistem informasi. Mereka yang memiliki modal besar mampu membeli ribuan suara dalam waktu singkat, sedangkan masyarakat biasa hanya memiliki satu akun dan satu kesempatan untuk berbicara. Akibatnya, ruang digital tidak lagi ditentukan oleh kualitas argumen, melainkan oleh besarnya anggaran yang mampu dikeluarkan untuk membentuk persepsi. Situasi ini menciptakan kompetisi yang tidak adil antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi maupun politik.
Di sisi lain, masyarakat sebenarnya menjadi korban ganda. Sebagai warga negara, mereka kehilangan ruang diskusi yang sehat. Sebagai pekerja, sebagian dari mereka justru direkrut menjadi bagian dari sistem tersebut karena alasan ekonomi. Mereka memperoleh pendapatan dalam jangka pendek, tetapi secara tidak sadar ikut memperkuat mekanisme yang dapat memperburuk kualitas demokrasi, mempersempit kebebasan berekspresi, dan mempertahankan berbagai persoalan sosial yang selama ini mereka hadapi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan buzzer bukan semata-mata masalah etika penggunaan media sosial. Ini adalah persoalan ekonomi, pendidikan, hukum, dan tata kelola demokrasi. Selama ketimpangan ekonomi masih tinggi, lapangan pekerjaan layak masih terbatas, dan literasi digital belum merata, industri semacam ini akan terus menemukan tenaga kerja baru yang bersedia menjalankan perannya. Dengan kata lain, akar masalahnya tidak berhenti pada individu, tetapi juga berada pada struktur sosial yang melingkupinya.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat regulasi mengenai transparansi kampanye digital, perlindungan kebebasan berekspresi, serta pemberantasan jaringan manipulasi informasi yang terorganisasi. Platform media sosial juga tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Algoritma yang mampu mendeteksi spam dan aktivitas tidak wajar seharusnya dimanfaatkan secara maksimal agar ruang publik digital tidak terus dikuasai oleh akun-akun yang bekerja secara artifisial. Pada saat yang sama, pendidikan literasi digital perlu diperluas agar masyarakat mampu mengenali pola manipulasi informasi sejak dini.
Perguruan tinggi pun memiliki peran strategis. Kampus tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus membangun etika digital, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian akademik dalam menyampaikan pendapat berdasarkan data. Mahasiswa perlu memahami bahwa teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga dapat berubah menjadi instrumen pembungkaman apabila digunakan tanpa tanggung jawab moral.
Media massa juga tetap memegang posisi penting sebagai penyedia informasi yang telah melalui proses verifikasi. Di tengah banjir informasi yang diproduksi secara instan, jurnalisme yang independen menjadi salah satu benteng terakhir bagi publik untuk memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa media yang kuat, ruang publik akan semakin mudah dipenuhi narasi yang dibangun berdasarkan kepentingan sesaat.
Menurut saya, persoalan terbesar bukanlah keberadaan orang-orang yang bersedia menjadi buzzer karena tekanan ekonomi. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah ketika praktik tersebut mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ketika membungkam kritik dapat dibeli, ketika kebenaran dapat dikalahkan oleh jumlah komentar, dan ketika masyarakat lebih percaya pada keramaian daripada fakta, maka demokrasi sedang kehilangan rohnya sedikit demi sedikit.
Karena itu, yang harus kita lawan bukan hanya akun-akun anonim di media sosial, melainkan sistem yang menjadikan kemiskinan sebagai alat untuk membeli kesunyian publik. Demokrasi hanya akan tetap hidup apabila warga negara berani berpikir kritis, menjaga integritas informasi, dan menolak menjadi bagian dari industri yang menjual suara demi membungkam suara yang lain.
Oleh: Nashrul Mu'minin, Conten Writer Yogyakarta
Posting Komentar