Di sejumlah penjuru Indonesia, peringatan itu justru kembali diwarnai pekik suara, kepalan tangan, dan barisan panjang di jalanan. Aksi demonstrasi membuncah, menjalar cepat bagai api yang menyambar semak belukar. Bermula dari Jakarta, lalu merembet ke Bandung, Malang, hingga Yogyakarta.
Di tengah situasi yang demikian, anak-anak muda menjadikan Sumpah Pemuda sebagai sebuah warisan nilai keberanian untuk bersikap, melawan kedzaliman, dan kesediaan untuk mengambil posisi ketika negara sedang tidak baik-baik saja, tak sekadar momentum seremonial yang harus diperingati setiap tahun.
Di Banyuwangi, asap perlawanan itu rupanya belum sepenuhnya padam. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat, menggelar aksi Mimbar Bebas tepat di depan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.
Di tengah situasi yang demikian, anak-anak muda menjadikan Sumpah Pemuda sebagai sebuah warisan nilai keberanian untuk bersikap, melawan kedzaliman, dan kesediaan untuk mengambil posisi ketika negara sedang tidak baik-baik saja, tak sekadar momentum seremonial yang harus diperingati setiap tahun.
Di Banyuwangi, asap perlawanan itu rupanya belum sepenuhnya padam. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat, menggelar aksi Mimbar Bebas tepat di depan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.
Kehadiran mereka, meski hanya berjumlah puluhan, seolah menjadi penanda bahwa di tanah ujung timur Jawa ini masih ada nalar sehat yang belum sepenuhnya tunduk pada kenyamanan kekuasaan. Masih ada anak muda yang bersedia meninggalkan bangku, menanggalkan kenyamanan, dan berdiri di bawah terik matahari untuk menyuarakan keresahan.
Sayangnya, di balik kegigihan anak-anak muda di depan Pemda itu, ada saja kelakuan segelintir orang yang nir-empati. Kehadiran puluhan mahasiswa yang memilih turun ke jalan itu jauh lebih terhormat ketimbang tingkah polah rombongan mahasiswa "elite" yang dengan begitu riangnya menerima karpet merah undangan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri Nasional di Mapolda Jawa Timur.
Dan celakanya, lakon ironi ini justru dipertontonkan oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Banyuwangi.
Di saat negeri ini sedang lunglai dihantam berbagai persoalan—mulai dari kebakaran hutan yang mengaburkan pandangan dan mengancam ruang hidup masyarakat, hingga situasi ekonomi yang kian mencekik—para "dedengkot" pergerakan itu justru asyik berjoget riya.
Di saat negara tidak baik-baik saja, pimpinan organisasi yang mengenyam amanah membela kaum mustadh'afin itu justru begitu nyaman berada dalam lingkaran seremonial kekuasaan. Apakah nalar itu sudah sedemikian tumpul hingga tidak lagi mampu membedakan antara membangun komunikasi dan menjilat kekuasaan? Ataukah keberpihakan itu memang hanya lantang di atas podium, tetapi mendadak bisu ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap kader yang menghadiri acara semacam itu otomatis kehilangan idealismenya. Hanya saja, nir-empati.
Adik-adiknya di tingkat basis sibuk memanaskan mesin pergerakan, mengonsolidasikan barisan, dan pasang badan di bawah terik matahari untuk menyuarakan keresahan rakyat. Sedang kakak-kakaknya di tingkatan Cabang malah menebar senyum di hadapan para pejabat, dan bersolek dalam kehangatan relasi kekuasaan. Yang di bawah berpeluh-peluh merawat bara perlawanan, yang di atas malah sibuk mencari tempat paling nyaman untuk menikmati hangatnya dekapan kekuasaan. Sungguh memilukan!
Ditambah lagi yang meresahkan tatkala saya mendapat cerita langsung dari Koordinator Lapangan aksi Aliansi Rakyat Menggugat, Rifqi Izzul Wafa, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Ibrahimy. Secara implisit, ia menyampaikan adanya dugaan keterlibatan jemari Pengurus Cabang dalam upaya menggembosi gerakan kader PMII Banyuwangi di tingkat akar rumput.
"Memang ada indikasi kalau Cabang itu menggembosi sebagian kader PMII Banyuwangi, untuk tidak ikut aksi," kata Wafa.
Meski ada segelintir PC yang mengiyakan informasi itu, saya memang belum sempat mengonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah kader di Komisariat lain maupun kepada pihak "pimpinan" PC PMII Banyuwangi. Karena itu, kabar ini tentu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Tapi, kalau memang itu benar adanya, sungguh kepalang menindasnya! Bagaimana mungkin pimpinan menjadi tembok penghalang bagi anggotanya sendiri yang hendak menyuarakan keresahan?
Memang, perbedaan pilihan dalam sebuah gerakan adalah sesuatu yang wajar. Tidak semua kader harus memiliki pandangan politik yang sama. Tapi, memaksa kader untuk diam, apalagi jika benar dilakukan demi menjaga kenyamanan relasi dengan pihak tertentu, itu jelas keparat, akut ke-Qabil-annya.
Kalau atribut dan kebesaran organisasi itu hanya dijadikan tameng untuk memuluskan "sowan politik", mendekat ke Pendopo, atau sekadar berburu piring-piring ghanimah di ketiak kekuasaan, lantas untuk apa almet kebanggaan itu masih dikenakan? Akan lebih jujur kalau kalian buka saja baju kebesaran PMII itu, dan telanjang menjadi abdi pelayan kekuasaan.
Dan, kalau PC sudah mengabdi menjadi pelayan kekuasaan yang tiran, bahkan jika benar justru berupaya mematikan bara pergerakan kadernya sendiri, buat apa struktur semacam ini masih dipertahankan?
Sayangnya, di balik kegigihan anak-anak muda di depan Pemda itu, ada saja kelakuan segelintir orang yang nir-empati. Kehadiran puluhan mahasiswa yang memilih turun ke jalan itu jauh lebih terhormat ketimbang tingkah polah rombongan mahasiswa "elite" yang dengan begitu riangnya menerima karpet merah undangan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Santri Nasional di Mapolda Jawa Timur.
Dan celakanya, lakon ironi ini justru dipertontonkan oleh Pengurus Cabang (PC) PMII Banyuwangi.
Di saat negeri ini sedang lunglai dihantam berbagai persoalan—mulai dari kebakaran hutan yang mengaburkan pandangan dan mengancam ruang hidup masyarakat, hingga situasi ekonomi yang kian mencekik—para "dedengkot" pergerakan itu justru asyik berjoget riya.
Di saat negara tidak baik-baik saja, pimpinan organisasi yang mengenyam amanah membela kaum mustadh'afin itu justru begitu nyaman berada dalam lingkaran seremonial kekuasaan. Apakah nalar itu sudah sedemikian tumpul hingga tidak lagi mampu membedakan antara membangun komunikasi dan menjilat kekuasaan? Ataukah keberpihakan itu memang hanya lantang di atas podium, tetapi mendadak bisu ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kuasa?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa setiap kader yang menghadiri acara semacam itu otomatis kehilangan idealismenya. Hanya saja, nir-empati.
Adik-adiknya di tingkat basis sibuk memanaskan mesin pergerakan, mengonsolidasikan barisan, dan pasang badan di bawah terik matahari untuk menyuarakan keresahan rakyat. Sedang kakak-kakaknya di tingkatan Cabang malah menebar senyum di hadapan para pejabat, dan bersolek dalam kehangatan relasi kekuasaan. Yang di bawah berpeluh-peluh merawat bara perlawanan, yang di atas malah sibuk mencari tempat paling nyaman untuk menikmati hangatnya dekapan kekuasaan. Sungguh memilukan!
Ditambah lagi yang meresahkan tatkala saya mendapat cerita langsung dari Koordinator Lapangan aksi Aliansi Rakyat Menggugat, Rifqi Izzul Wafa, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Ibrahimy. Secara implisit, ia menyampaikan adanya dugaan keterlibatan jemari Pengurus Cabang dalam upaya menggembosi gerakan kader PMII Banyuwangi di tingkat akar rumput.
"Memang ada indikasi kalau Cabang itu menggembosi sebagian kader PMII Banyuwangi, untuk tidak ikut aksi," kata Wafa.
Meski ada segelintir PC yang mengiyakan informasi itu, saya memang belum sempat mengonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah kader di Komisariat lain maupun kepada pihak "pimpinan" PC PMII Banyuwangi. Karena itu, kabar ini tentu masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Tapi, kalau memang itu benar adanya, sungguh kepalang menindasnya! Bagaimana mungkin pimpinan menjadi tembok penghalang bagi anggotanya sendiri yang hendak menyuarakan keresahan?
Memang, perbedaan pilihan dalam sebuah gerakan adalah sesuatu yang wajar. Tidak semua kader harus memiliki pandangan politik yang sama. Tapi, memaksa kader untuk diam, apalagi jika benar dilakukan demi menjaga kenyamanan relasi dengan pihak tertentu, itu jelas keparat, akut ke-Qabil-annya.
Kalau atribut dan kebesaran organisasi itu hanya dijadikan tameng untuk memuluskan "sowan politik", mendekat ke Pendopo, atau sekadar berburu piring-piring ghanimah di ketiak kekuasaan, lantas untuk apa almet kebanggaan itu masih dikenakan? Akan lebih jujur kalau kalian buka saja baju kebesaran PMII itu, dan telanjang menjadi abdi pelayan kekuasaan.
Dan, kalau PC sudah mengabdi menjadi pelayan kekuasaan yang tiran, bahkan jika benar justru berupaya mematikan bara pergerakan kadernya sendiri, buat apa struktur semacam ini masih dipertahankan?
Buat apa sampah dan bangkai masih dipertahankan? Tidak bermanfaat bagi lainnya, justru malah merepotkan dan buat resah lainnya. Sudah melampaui Wujuduhu Ka'adamihi.
Semoga oret-oretan yang barangkali terkesan subjektif nyel ini tidak dibaca sebagai angin lalu. Saya hanya sedang menuliskan keresahan kader pinggiran, yang masih berharap agar nama PMII di Banyuwangi itu tidak dijadikan alat untuk berburu ghanimah, menikmati remah-remah kekuasaan.
Sekian.
Semoga oret-oretan yang barangkali terkesan subjektif nyel ini tidak dibaca sebagai angin lalu. Saya hanya sedang menuliskan keresahan kader pinggiran, yang masih berharap agar nama PMII di Banyuwangi itu tidak dijadikan alat untuk berburu ghanimah, menikmati remah-remah kekuasaan.
Sekian.
Oleh: Hilmi Hafi, Samsull
Posting Komentar