BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W
BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W

Iklan Atas Artikel

Recent

Bookmark

Mencoba Membaca Kopri dari Titik Setimbang

Mencoba Membaca Kopri dari Titik Setimbang
Penalaut.com - Pembaca yang budiman, tulisan kali ini akan panjang, sehingga akan banyak menguras waktu kalian. Bersabarlah. Membaca dengan tenang dan pelan adalah kunci untuk memahami utuh gagasan yang tertulis. 

Ting!

Nada dering pemberitahuan pesan masuk muncul di layar handphone milik saya, pagi itu. Berisi pesan singkat yang merupakan ajakan untuk hadir dalam sebuah acara diskusi. Saya belum membalasnya. Sembari memicingkan mata yang sebelah kanan, saya hanya mengernyit heran. Namun, saya tak ingin bereaksi lebih jauh. Sebetulnya bukan tidak peduli, tapi saya hendak memilih bernafas dan mengumpulkan nyawa sejenak, waktu masih pagi dan mari mencerna dengan sebaik-baiknya. 

Sebuah selebaran yang sepertinya dirancang menggunakan Artificial Intelegence (AI), telah bertebaran. Kira-kira tajuknya begini “Meja Bundar: Bubarkan Kopri?”. Di atas tajuk tersebut adalah deretan tokoh penting yang akan jadi pemantik. Diskusi tersebut kira-kira akan dimotori oleh Ketua Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (PB Kopri) dari masa ke masa. Termasuk di dalamnya adalah Ketua Pengurus Besar (PB) Kopri dan Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) yang sedang menjabat saat ini.

Mengiringi pamflet yang sudah beredar di media sosial ataupun WhatsApp grup, tepat sesuai dugaan saya. Tajuk diskusi akan menjadi perhatian penting yang menimbulkan pro dan kontra. Memang benar, setiap hal di dunia ini setidaknya mengandung dua hal tadi. Sosial masyarakat kita telah lumrah mengenal dikotomi yang demikian. Kita malah sering dilatih berpikir terhadap dua hal, baik-buruk, benar-salah, hitam-putih, menang-kalah, dan lainnya. Begitu bukan? 

Apapun itu, mari kita coba membahas satu persatu. Bukan sebuah keharusan mencari jawaban dalam tulisan ini. Ini hanyalah sebuah ocehan kecil dari seseorang yang sedang bertungkus lumus di akar rumput. Dan biasanya, jauh dari perdebatan elit. Kalaupun muncul perdebatan, hanya akan muncul sekali dua. Tepat saat momen tertentu tiba. 

Membaca (Lagi) Konteks Sejarah

Sudah setengah abad lebih Kopri berdiri. Berbagai dinamika juga telah dilaluinya. Kalau saya boleh mengklasifikasikan, Kopri setidaknya telah mengalami beberapa fase penting dalam perjalanan panjang itu. Saya lebih suka membaginya dalam lima periodisasi. Sebuah upaya untuk meringkas dan mempermudah proses pembelajaran dalam jenjang kaderisasi, Sekolah Islam dan Gender (SIG). Satu referensi penting yang saya pakai untuk merumuskan periodisasi tersebut adalah modul kaderisasi PB Kopri PMII (2022), yang kira-kira dapat diuraikan begini.

Periode awal (1960-1967), berdirinya PMII pada tanggal 17 April 1960 belum muncul nomenklatur Kopri secara resmi. Sehingga ruang gerak dan kekuatan besar perempuan PMII diakomodir dalam sebuah wadah bernama Divisi Keputrian atau Departemen Keputrian. Pada periode awal gerakan kader putri di PMII memang banyak dipengaruhi oleh arus besar konstruksi sosial Orde Lama. Sangat lekat dengan urusan domestik, seperti memasak, menjahit, dan hal-hal seputar dapur. Kendati demikian, sikap guyub dan kebersamaan untuk menopang organisasi justru muncul dan termanifestasi oleh kader putri dan kader putra di PMII. 

Dan pada puncaknya, lahir sebuah gagasan penting yang menjadi cikal bakal pembentukan Kopri. Training Kursus Keputrian I yang bertepatan dengan Mukernas I PMII, di Jakarta, pada tanggal 16 Februari 1966 telah menelurkan Panca Norma Kopri. Gagasan tersebut disampaikan oleh Enny Suhaeni yang merupakan Ketua Departemen Keputrian yang menjabat saat itu. Setahun berselang, tepat pada tanggal 25 November 1967, saat Mukernas II di Semarang, Kopri secara resmi dibentuk sebagai bagian dari follow up Training Kursus Keputrian tahun sebelumnya.

Pada periode awal munculnya Kopri masih fokus dalam emansipasi perempuan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Saat itu Kopri juga banyak mengadopsi dan melakukan kerjasama dengan Muslimat, serta beberapa organisasi perempuan lain yang sudah lebih dahulu ada saat itu, seperti Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Korp HMI-Wati (Kohati).

Periode berikutnya (1970-1988), konsep dan gagasan untuk otonom, nyatanya telah ada sejak awal periode Kopri pasca terbentuk. Sebagai bagian dari dinamika dan problem kelembagaan, dalam perkembangannya, hubungan Kopri dan PMII sempat dianggap problematis akibat gagasan otonomisasi di tingkat pusat. Keinginan agar Kopri menjadi organ otonom didasari oleh tekad kuat kaum perempuan agar mampu mandiri dalam kebijakan tanpa harus mengekor kepada laki-laki, yang kemudian melahirkan struktur organisasi dari tingkat Pengurus Besar (PB) Kopri, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Kopri, Pengurus Cabang (PC) Kopri, hingga komisariat dan rayon. Namun, di sisi lain, hal ini memunculkan dualisme organisasi dengan program terpisah dan kebijakan yang berbeda dari PMII. 

Tepatnya tahun 1970-1973, situasi kelembagaan tersebut semakin berat tatkala berbenturan dengan kondisi politik nasional di bawah rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang dikenal otoriter dan menghegemoni seluruh kekuatan masyarakat, sehingga suara perempuan merosot tajam ke titik terendah. Fakta yang tak terhindarkan menunjukkan bahwa tiga tahun berselang Kopri mengalami stagnasi. 

Pada rentang tahun 1970–1973, Kopri sempat mengalami fase mati suri selama satu periode kepengurusan penuh. Akibatnya, kelembagaan tidak pernah mengadakan kegiatan, tidak ada pengurus, sehingga tidak bisa menyampaikan lembar pertanggungjawaban (LPJ) saat Kongres. Akhirnya, pada tahun 1973 saat Kongres V PMII di Ciloto, Kopri secara resmi dibubarkan. Dan wadah khusus perempuan di dalam struktur organisasi sempat ditiadakan selama kurang lebih 15 tahun. 

Berikutnya, periode pengembangan dan era progresivitas (1988-2000). Setelah vakum dan ditiadakan selama belasan tahun akibat pembubaran pertama, kerinduan akan ruang gerak kader perempuan di dalam tubuh PMII kembali dengan harapan baru. Pada tahun 1988, Kopri bangkit kembali di bawah kepemimpinan Sahabati Khofifah Indar Parawansa. Pada masa ini, dilakukan penataan besar-besaran terhadap urusan kaderisasi yang lebih sistematis dan terukur. Langkah progresif tersebut semakin dikukuhkan tatkala pada tanggal 28 Oktober 1991 lahirlah Nilai Kader Kopri (NKK). Sejak saat itu, sekolah-sekolah dan pelatihan formal mulai digalakkan secara masif, seperti Latihan Kader Kopri (LKK) dan Latihan Pelatih Kader Kopri (LPKK), yang menjadi fondasi kuat kebangkitan intelektual dan militansi kader putri.

Modal sikap progresif pada akhirnya tidaklah cukup dengan berbagai dinamika dan faktor eksternal. Lagi-lagi Kopri harus dihadapkan dengan penentangan yang berujung pembubaran di fase keduanya (2000-2003). Tahun 2000 di bawah kepemimpinan Sahabati Luluk Nur Hamidah tepatnya pada Kongres XII PMII di Medan, fakta penolakan terkait struktural Kopri menjadi tidak terbendung akibat menguatnya suatu ideologi yang datangnya dari luar. Dipicu terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), euforia menyoal kesetaraan oleh kader perempuan harus diakui sebagai bagian dari dinamika yang juga patut disesali. 

Alih-alih memperkuat posisi tawar dan pengembangan Kopri yang lebih masif, pembubaran kala itu justru menimbulkan trauma kelembagaan yang mendalam. Bahkan hal tersebut berpotensi melemahkan akses dan perlindungan bagi kader putri di akar rumput yang harus bertarung dalam ruang kompetisi bebas yang sebetulnya masih timpang. Harus diakui bahwa pembubaran untuk kedua kalinya Kopri perlu menyadari dua hal, kondisi sosial politik di eksternal harus menjadi bagian dari modal solidaritas di internal. Jangan lantas klaim reaktif yang justru merugikan. 

Periode Kebangkitan kembali (2003-sekarang), kesadaran atas kekosongan ruang perjuangan perempuan membuat para perempuan PMII tak tinggal diam. Kondisi tersebut semakin terdesak dengan adanya hal-hal berikut setelah Kopri dibubarkan, antara lain, adanya marginalisasi pengurus perempuan di setiap level di PMII, krisis kader akibat kesenjangan antara anggota perempuan aktif dan pasif pasca MAPABA, ketidakjelasan kebijakan organisasi di mana realitas peran gender timpang meski secara idealis kader putri dan kader putra di PMII dianggap setara, serta ketiadaan landasan konstitusional yang memadai bagi kader perempuan untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Berdasarkan rekomendasi dari pertemuan POKJA Perempuan PMII, pada tanggal 29 September 2003 Kopri akhirnya dihidupkan dan dibentuk kembali sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari PMII. Kepemimpinan nasional kala itu diamanahkan kepada Sahabati Wiwin Winarti sebagai Ketua dan Sahabati Nina Hunainah sebagai Sekretaris. Momentum bersejarah inilah yang menjadi tonggak awal era kebangkitan Kopri, yang terus berlanjut melakukan transformasi kelembagaan, merumuskan Ideologi Politik Organisasi (IPO), hingga mengawal kaderisasi multidimensi berbasis digitalisasi hingga hari ini.

Telaah Kebahasaan

Kembali pada pembahasan mengenai diskursus bertajuk "Meja Bundar: Bubarkan Kopri?" yang diinisiasi oleh PB Kopri PMII yang saya tulis di awal. Harus diakui, berdasarkan telaah kebahasaan, wacana yang sedang dilempar ke publik tersebut memang punya tendensi negasi yang dominan buruk. Judul ini sejatinya bukan sekadar pilihan kata acak yang kemudian dilempar ke publik, melainkan sebuah konstruk wacana yang memiliki daya retoris tinggi sekaligus menyimpan risiko destruktif yang mendalam. Mari kita coba telaah sambil lalu mengulitinya. 

Analisis semantik mengenai "Meja Bundar" secara historis dan kultural lazimnya diasosiasikan dengan forum musyawarah tingkat tinggi, diplomasi setara, atau perundingan krusial untuk mencari solusi atas jalan buntu (deadlock), sehingga pemilihan kata ini langsung memberi kesan bahwa isu yang dibahas bersifat fundamental dan mendesak. Namun, kesan diplomatis tersebut berbenturan tajam dengan diksi "Bubarkan" yang merupakan verba direktif dengan daya destruktif secara administratif maupun psikologis, karena langsung merujuk pada penghentian eksistensi atau likuidasi kelembagaan. 

Meskipun kehadiran tanda tanya di akhir kalimat secara semantis mengubah bentuk perintah tersebut menjadi sebuah hipotesis atau opsi wacana dan bukan keputusan mutlak. Tanda tanya itu sering kali diabaikan, di mana fokus pembaca langsung tertangkap oleh kata kunci yang menohok pada kata “bubarkan”. 

​Lebih lanjut, jika dilihat dari analisis pragmatik dan tindak tutur, penyelenggara tampak menggunakan bentuk tutur berjenis ilokusi provokatif yang berfungsi memancing reaksi atau triggering action. Secara pragmatis, kalimat tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan disonan kognitif atau ketidaknyamanan berpikir di kalangan kader agar audiens terpancing untuk merespons, mendebat, maupun membela eksistensi organisasi. Akan tetapi, alih-alih berproses sebagai diskusi akademis yang seyogyanya dilakukan, efek perlokusi dari tindak tutur ini justru memicu polemik luas di berbagai tingkatan wilayah di akar rumput. Respon reaktif kader-kader utamanya harus turut menjadi perhatian. Tuturan ini berpotensi mengakibatkan kegagalan struktural di PB Kopri PMII dalam menjaga kehati-hatian berbahasa, karena pada akhirnya justru memproduksi kecemasan kolektif di tingkat akar rumput.

​Terakhir, melalui pisau analisis wacana kritis, kita diingatkan bahwa bahasa tidak pernah netral melainkan selalu menjadi instrumen kekuasaan dan pembentukan opini. Ketika struktur tertinggi mengambil jalur top-down dengan mengangkat narasi "pembubaran", hal tersebut terbaca sebagai upaya elit untuk mendefinisikan ulang positioning Kopri, baik melalui metode kejut atau refleksi radikal atas kegagalan di masa lalu. 

Namun, kiranya perlu disadari bahwa pengulangan frasa negatif tersebut justru berpotensi melahirkan framing bahwa organisasi ini memang rapuh dan bermasalah. Wacana kritis melihat fenomena ini sebagai bentuk “blunder bahasa” yang nyata, di mana pusat justru tanpa sengaja memvalidasi narasi minor yang selama ini mati-matian dilawan oleh kader di akar rumput. 

Secara sosiologis, frasa tersebut hanyalah sebuah uji usik wacana (discourse probing) yang meskipun efektif menarik atensi tinggi, terbukti sangat berbahaya karena mengorbankan stabilitas psikologis kader dan solidaritas internal kelembagaan yang dibangun dari pahitnya sejarah panjang Kopri. 

Harap Maklum

Setelah membaca naskah akademik yang dibagikan saat diskusi, saya akhirnya memaklumi bahwa pamflet diskusi yang beredar ternyata memang punya landasan yang kuat atas sebuah realitas yang diterima PB Kopri PMII hari ini. Sebagai bentuk dari kehati-hatian, maka penting kiranya untuk saya ikut iba dan memikirkannya.

Setelah ditelaah, wacana lama yang kemudian dilempar kembali oleh PB Kopri PMII sebagai strategi, ini bukan untuk mencari jawaban instan atau melegitimasi pembubaran, melainkan untuk membangunkan kesadaran kolektif atas realitas bahwa Kopri hari ini yang perlahan-lahan dimatikan secara fungsional. 

Setelah saya hadir ke diskusi tersebut, secara faktual, tidak ada surat keputusan resmi yang membubarkan Kopri di atas kertas, tetapi ruang gerak, kewenangan, dan peran strukturalnya menyempit dari waktu ke waktu. Hemat saya, mungkin pertanyaan ini diajukan agar seluruh kader berani memeriksa dengan jujur—berlandaskan data, fakta, serta regulasi—mengapa pertanyaan radikal semacam itu kini terasa masuk akal bagi sebagian kalangan.  

Realitas secara konstitusional, AD/ART PMII menetapkan Kopri sebagai Badan Semi Otonom (BSO) yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur urusan internalnya seperti kaderisasi berjenjang dan kelembagaan, serta bertanggung jawab kepada forum tertingginya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah berupa praktik penyalahgunaan wewenang, seperti penerbitan Surat Keterangan (SK) Kepengurusan yang sering dijegal mengubah hasil forum sah (misalnya mengubah nama Ketua Kopri yang terpilih di Konfercab atau Konkorcab), penyempitan ruang permusyawaratan di Muspimnas, hingga nihilnya dukungan finansial dari struktur induk. Menghadapi situasi tersebut, analisis SWOT memetakan bahwa Kopri memiliki kekuatan berupa basis kader yang besar, produktivitas tinggi, serta draft perangkat aturan Peraturan Organisasi 2026 yang matang, meskipun masih dibayangi kelemahan seperti stigma "cuma BSO" dan ancaman peleburan agenda ke dalam komisi umum PMII di Muspimnas nanti. 

Saya juga menyimpulkan, barangkali PB Kopri PMII hendak berbagi keresahan dengan kondisi psikologis yang terdesak tersebut kepada kami yang di akar rumput. Meski tidak bisa dibenarkan, soal berbagi kecemasan psikologis atas sempitnya ruang di PB Kopri PMII, saya masih akan terus bersolidaritas sebagai persaudaraan yang harusnya dianut bersama ini. 

Saya mengakui bahwa naskah akademik yang coba dijabarkan PB Kopri PMII memang sebagai suatu hal yang valid atas kekhawatiran yang dirasainya. Saya hendak menyampaikan, bahwa jika yang menjadi highlight adalah penyempitan ruang, maka dari itu, perlu kiranya merumuskan dan merebut ruang yang menyempit tersebut sebagai solusi. Sesegera mungkin kita tidak mereduksinya dalam romantisme. Kasarnya, jika kita tidak diberi ruang (katakanlah dalam muspimnas nanti) kita bikin saja ruang kita sendiri.

Berhenti Berdebat Internal, Betapa Asyiknya Bersolidaritas. 

Dalam naskah tulisan ini, saya baru bisa menentukan sikap dan reaksi atas beberapa hal yang terjadi soal Kopri belakangan ini. Setelah memikirkannya selama berhari-hari. Dan tentu diiringi berdiskusi dengan beberapa teman seperjuangan di akar rumput. 

Ide otonomisasi Kopri secara kelembagaan dan secara tegas mencitrakan diri Kopri sebagai gerakan perempuan adalah sebuah solusi taktis serta strategis. Ada dua alasan penting dan mendesak mengapa hal itu perlu dilakukan.

Selama ini, energi organisasi kerap terkuras habis untuk memperdebatkan dikotomi yang tidak berkesudahan, seperti apakah Kopri, harus dibubarkan atau dipertahankan. Perdebatan semacam ini sering kali hanya berkutat pada persoalan internal struktural. Padahal, jika ditarik ke ranah yang lebih substansial, ada diskursus dan persoalan besar di dalam tubuh PMII yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan. 

Otonomisasi dan kejelasan bentuk kelembagaan Kopri akan menggeser fokus perdebatan dari sekadar tarik-menarik kepentingan kekuasaan struktural menuju pengawalan substansi gerakan, seperti apa rumusan kebijakan yang adil gender, bagaimana cara kita akan mengadvokasi kelompok marginal, dan menjawab persoalan nyata di masyarakat tanpa harus terus-menerus terjebak dalam polemik internal yang berpotensi jalan di tempat. Setelah curi-curi dengar diskursus PMII hari ini yang menyoal paradigma, maka Kopri juga harusnya sama. Ada hal substansial yang perlu dibicarakan sama dengan posisi paradigma itu, menyoal positioning Kopri. 

Merujuk pada rekam jejak sejarahnya yang telah melewati lebih dari setengah abad, Kopri terbukti mengalami pasang surut yang menurut sudut pandang saya melelahkan, mulai dari fase vakum, pembubaran pertama di era Orde Baru, trauma pembubaran kedua di masa reformasi, hingga berbagai eksperimen bentuk kelembagaan di berbagai daerah. Saya khawatir di titik tertentu, sejarah yang berulang ini akan melahirkan titik kejenuhan tersendiri bagi kader di akar rumput. Oleh karena itu, otonomisasi kelembagaan dan penegasan identitas gerakan perempuan dibutuhkan sebagai langkah penyegaran agar Kopri tidak kehilangan arah orientasi. Dengan langkah ini, Kopri dapat memutus kejenuhan birokrasi organisasi dan bertransformasi menjadi wadah yang benar-benar solutif, adaptif, serta memiliki daya tawar yang kuat dalam mengawal gerakan perempuan ke depan.  

Untuk itu, pembaca yang budiman, soal bagaimana bentuk dan desain otonomisasi di atas, mari kita bicarakan pada tulisan berikutnya. Tulisan ini sudah terlalu panjang dan khawatir jadi membosankan. Tabik! 

Penulis: Fatmawati (Ketua KOPRI PC PMII Jember)

Posting Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan Bijak