BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W
BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W

Iklan Atas Artikel

Recent

Bookmark

Rakyat yang Terlupakan: Ketika Isu Sosial Menjadi Kemewahan Kaum Kaya

Ketuhanan yang maha esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penalaut.com — Lima sila yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus benteng pertahanan melawan ketidakadilan serta penindasan, kini dihancurkan secara sistematis oleh logika perhitungan angka semata. Masyarakat dihadapkan pada paradoks yang tak masuk akal. Di saat kewajiban membayar pajak dan iuran sosial dinaikkan, jumlah pejabat dan besaran gaji yang diterima menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, kualitas layanan publik dan kesejahteraan sosial justru runtuh dan mencekik. 

Ketika kondisi sosial yang hancur seperti ini, elit – elit justru menari di atas masyarakat yang sedang tersungkur dan mati dijejali asap kebakaran hutan yang sengaja dibakar, mati terhimpit oleh desakan ekonomi yang makin sulit, mati diracun oleh makanan dengan label gratis dan bergizi, dan mati terisolasi karena dana – dana pembangunan habis dikorupsi.

Setiap akhir bulan kini telah berubah menjadi ujian yang menyiksa. Di Ibu kota, hingga daerah – daerah pedesaan yang terabaikan, masyarakat sudah tidak lagi bertanya tentang bagaimana cara untuk menikmati hidup, melainkan pertanyaan bagaimana cara untuk bertahan hidup di tengah lonjakan kenaikan serta kelangkaan energi, BBM, listrik dan air, meroketnya harga bahan pangan, biaya tempat tinggal yang tidak lagi terjangkau, serta daya beli masyarakat kelas menengah dan pekerja yang hancur lebur. 

Pemerintah seolah menyaksikan penderitaan sosial ini dari atas menara dengan menerima laporan palsu dan terputus dari realitas kehidupan masyarakat dengan segelas wine di tangan kanan, cerutu di tangan kiri dan tumpukan uang bagi hasil korupsi di atas meja.

Pemerintah terus berbicara tentang pengorbanan yang diperlukan dan daya tarik ekonomi bagi pasar keuangan serta kemandirian ekonomi berkelanjutan, namun kenyataan di jalanan sungguh sangat brutal. Berbagai reformasi yang dipaksakan serta kebijakan penghematan anggaran yang memperlihatkan sikap acuh tak acuh terhadap kebutuhan dasar warga negara justru menyengsarakan rakyat. 

Dana pendidikan dipangkas, biaya pendidikan kian meningkat, banyaknya bangunan sekolah tidak layak berdampingan dengan megahnya bangunan koperasi desa yang hingga kini belum beroperasi, kecilnya gaji honorer dan pekerja di tengan inflasi yang tak kunjung mereda serta tata kelola yang hanya berpatokan pada angka yang sangat meremehkan realitas kemanusiaan. 

Mana dari lima sila di atas yang telah dilakukan? Tuhan mana yang mengajarkan semua itu? Apakah pantas disebut kemanusiaan yang adil dan beradab? Persatuan apa? Permusyawaratan seperti apa? Keadilan sosial yang bagaimana? Sebaliknya, yang terjadi adalah genosida terstruktur.

Bagi generasi muda bangsa, janji kesejahteraan republik kini tak lebih dari ilusi kosong yang terukir di dinding balai kota. Bagaimana mungkin mereka merancang masa depan ketika mendapatkan tempat tinggal yang layak membutuhkan keajaiban, makan makanan sehat menjadi pilihan finansial yang berat setiap harinya. Di saat harga bahan pokok meroket dan pekerjaan tidak tetap semakin menjamur, pemerintah justru hanya merespon dengan solusi setengah hati dan retorika kosong tentang kemandirian. 

Kita sedang menyaksikan pengorbanan terang–terangan atas suatu generasi, generasi yang dituntut menanggung hutang masa lalu sementara pintu masa depan ditutup rapat. Sebuah rezim yang membiarkan generasi mudanya terpuruk dalam kemiskinan. Negara tak lagi menjalankan perannya sebagai pelindung, ia telah berubah menjadi manajer kejam yang terus menuntut pengorbanan finansial tanpa memberikan keadilan sosial sebagai gantinya. 

Jumlah BUMN terbanyak di Asia namun tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan untuk Negara. Hasilnya, beban pendapatan anggaran dipindahkan langsung ke dompet rumah tangga melalui pajak. Ini bukanlah tata kelola negara, ini adalah penjarahan terselubung terhadap masa depan warga negara. Sungguh sebuah penghianatan nyata terhadap janji jaminan sosial negara.
 
Rangkaian krisis ini menunjukkan bahwa gejolak sosial di Indonesia bukan hanya sekedar protes atas kenaikan harga semata, melainkan cerminan dari kegagalan sistematis dari tata kelola pemerintah yang korup. Pemerintah hanya mengagungkan angka di atas kertas, sembari menutup mata terhadap realitas kemanusiaan. Ketika kebutuhan dasar masyarakat diposisikan di bawah kepentingan para elite korup, maka demonstrasi di jalanan bukan lagi sekedar bentuk protes politik, melainkan mekanisme bertahan hidup publik atas krisis representasi dan keadilan.

Sejarah akan mencatat periode ini bukan hanya sekedar sebagai krisis fiscal biasa, melainkan sebagai momen pengeroposan sistematik atas pondasi republik Indonesia. Istana negara telah resmi bertransformasi dari pelindung menjadi algojo yang memangkas satu per satu hak–hak dasar rakyat. Pemerintah Indonesia harus menyadari satu hal: KESABARAN PUBLIK ADA BATASNYA. 

Respresi aparat, pembekuan sosial media terhadap infomasi keadaan sosial serta menutup telinga terhadap jeritan rakyat bukanlah bentuk ketegangan politik biasa, melainkan resep sempurna menuju perlawanan dan kelumpuhan sosial. Negara Indonesia tidak didirikan untuk melayani atau memanjakan para elit politik.

Jika istana negara terus memaksakan nebutup mata dan telinga serta menumbalkan martabat kemanusiaan. Maka gelombang amarah akan terus terjadi dan tidak akan pernah padam. Penguasa yang terus membelakangi rakyatnya pada akhirnya hanya akan dihempaskan oleh sejarah yang mereka ciptakan sendiri.

Oleh: M. Nur Alvian
Posting Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan Bijak