Forum ini menjadi ajang penting yang mempertemukan delapan Direktur Stella Maris dari tiga benua, bersama perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri), serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap nasib pelaut dan nelayan migran.
Pertemuan ini mengusung misi memperkuat perlindungan, pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan bagi pelaut dan nelayan migran Indonesia. Tak hanya itu, forum ini juga membahas dukungan bagi keluarga para pekerja yang ditinggalkan di tanah air, mengingat peran mereka yang vital dalam menopang perekonomian keluarga dan daerah asal.
Ketua Umum SPPI, Ilyas Pangestu, dalam paparannya memaparkan perkembangan organisasi, strategi perlindungan anggota, serta capaian kerja sama internasional yang telah dilakukan. Ia menegaskan, hingga saat ini SPPI telah memiliki lebih dari 23.000 anggota terdaftar dari berbagai daerah di Indonesia.
“SPPI berkomitmen memperjuangkan hak-hak pelaut dan nelayan Indonesia di mana pun mereka bekerja. Kolaborasi dengan pihak internasional dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan perlindungan yang nyata,” ujar Ilyas.
Ilyas juga mengungkapkan bahwa SPPI aktif menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah asosiasi pemberi kerja di luar negeri. Langkah ini, menurutnya, terbukti memberikan dampak positif dalam memastikan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak-hak pekerja.
Sementara itu, Yayan Hernuryadin, Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran BP2MI, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat perlindungan pekerja migran melalui perbaikan aturan, tata kelola, rekrutmen yang adil, dan peningkatan kesejahteraan.
“Kami berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja migran melalui perbaikan regulasi, tata kelola yang lebih baik, rekrutmen yang adil, dan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan data BP2MI, Taiwan menjadi negara tujuan utama dengan 4.139 penempatan pada tahun 2024,” ujar Yayan.
Dari wilayah Kepulauan Riau, Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, melaporkan adanya peningkatan penempatan awak kapal niaga pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh berbagai program strategis, mulai dari pengawasan ketat, peningkatan kualitas pelayanan, bantuan hukum, fasilitas pemulangan, penyediaan penampungan, hingga program kesejahteraan bagi pekerja migran.
“Kami terus berupaya memastikan pelaut dan nelayan migran Indonesia mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang maksimal. Mulai dari proses keberangkatan hingga kembali ke tanah air, semua kami dukung dengan program yang terstruktur dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Imam juga menekankan bahwa kerja sama lintas negara, digitalisasi data pelaut migran, serta perluasan cakupan jaminan sosial merupakan strategi penting untuk memastikan kondisi kerja yang adil.
"Kerja sama internasional, sistem data yang terintegrasi, dan jaminan sosial yang luas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi seluruh pekerja migran kita," tambahnya.
Pada sesi sore, suasana forum semakin hidup ketika perwakilan pusat-pusat pelayanan Stella Maris dari berbagai belahan dunia memaparkan laporan kegiatan mereka. Di antaranya adalah Scalabrini International Migration Network, Stella Maris Manila, Stella Maris Santos (Brasil), Stella Maris Panama, Stella Maris Uruguay Aos, Stella Maris Kaohsiung, Stella Maris – Apostleship of the Sea, Stella Maris Rio, dan Stella Maris Ravenna.
Masing-masing berbagi pengalaman dalam mendampingi para pelaut migran, mulai dari advokasi hukum, bantuan darurat, hingga dukungan spiritual dan emosional.
Melalui forum ini, SPPI menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pelaut serta nelayan migran Indonesia. Sinergi antara organisasi, pemerintah, dan jaringan internasional diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi para pekerja yang telah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. (Zak)
Posting Komentar