Pandangan demikian tidaklah salah. Harus kita akui bahwa hal itu merupakan realitas pahit di negara kita saat ini. Namun, tak jarang muncul pertanyaan naif: “Haruskah kita melek politik? Toh, kalaupun kita peduli, bukankah tidak akan berpengaruh apa-apa bagi kehidupan kita?”
Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan logika yang paling sederhana, pernahkah Anda mengeluh tentang harga bahan pokok yang melambung, kualitas internet yang buruk, atau kemacetan kota yang tak kunjung usai? Sering kali kita menganggap masalah tersebut sebagai kesalahan teknis semata. Padahal, jika kita telisik lebih jauh, semua itu berakar dari kebijakan rezim pemerintah—sebuah keputusan yang lahir dari sebuah rahim proses politik.
Apa Itu Politik?
Agar pembahasan ini lebih objektif dan tidak terkesan sekadar mengada-ngada, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu hakikat politik. Seberapa besar pengaruhnya dalam hidup kita?
Politik sejatinya adalah usaha kolektif untuk menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita mengenal istilah "gemah ripah loh jinawi". Filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles menyebutnya sebagai Eudaimonia atau The Good Life.
Mengapa politik dalam arti ini begitu krusial? Karena sejak dahulu, manusia mengatur kehidupan bersama untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Dibutuhkan sebuah mekanisme distribusi agar seluruh warga negara merasa bahagia dan puas.
Usaha mencapai kesejahteraan tersebut memang memiliki berbagai cara yang terkadang saling bertentangan. Namun, para pemikir sepakat bahwa tujuan itu hanya bisa dicapai jika terdapat pemegang kekuasaan di wilayah tertentu (negara/sistem politik).
Dengan definisi ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam konteks kenegaraan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), serta alokasi atau distribusi sumber daya.
Sederhananya, politik adalah ranah publik di mana kita bersaing sekaligus bekerja sama untuk mendapatkan hak, tanggung jawab, dan cita-cita. Ini adalah proses sosial dalam merumuskan dan membangun visi masyarakat.
Kita sebenarnya berpartisipasi dalam politik setiap hari, yakni melalui argumen, diskusi, setiap transaksi pembelian, kontrak yang ditandatangani, hingga setiap tindakan kebaikan maupun ketidakadilan yang kita respon.
Melihat fakta di atas, slogan "Everything is political" (segalanya adalah politik) menjadi relevan. Keputusan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when, and how), ditentukan oleh mekanisme kekuasaan. Mulai dari harga beras, tarif listrik, kurikulum pendidikan, hingga batas kebebasan di media sosial, semuanya diatur oleh undang-undang yang diputuskan oleh aktor politik. Ketika kita memilih untuk abai atau "tidak mau tahu", kita sebenarnya sedang membiarkan orang lain—yang mungkin memiliki agenda pribadi—untuk menentukan jalannya hidup kita.
Urgensi Melek Politik
Melek politik di era dewasa ini merupakan bentuk ikhtiar untuk mengembalikan khittah negara demokrasi. Artinya, kita berupaya menegakkan kembali kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan etika politik berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Ini melibatkan penguatan kebebasan berekspresi serta upaya mendekonstruksi dominasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan. Upaya ini penting demi mengakhiri praktik politik kekuasaan murni dan mengembalikan negara pada jalur demokrasi substansial.Ada tiga alasan mendesak mengapa kita harus melek politik. Pertama, sebagai bentuk pertahanan diri terhadap manipulasi. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi, ketidaktahuan membuat kita mudah terprovokasi oleh hoaks dan politik identitas. Orang yang melek politik memiliki nalar kritis untuk membedakan fakta dari propaganda, sehingga tidak mudah dipecah belah.
Kedua, melek politik adalah kunci partisipasi. Demokrasi tidak akan sehat jika warganya apatis. Melek politik memungkinkan kita berpartisipasi lebih dari sekadar mencoblos setiap lima tahun sekali. Kita bisa mengawal kebijakan publik, menuntut transparansi, dan memastikan pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir golongan.
Ketiga, politik berdampak langsung pada masa depan. Terutama bagi generasi muda, kebijakan politik saat ini akan menentukan lanskap ekonomi dan sosial di masa depan. Menjadi melek politik membantu generasi muda tumbuh menjadi warga negara aktif yang mampu merumuskan terobosan bagi bangsa.
Memang, politik sering dianggap membosankan atau membingungkan. Namun, menghindar darinya tidak membuat kita aman. Sebaliknya, sikap apatis justru menciptakan celah bagi pemerintahan yang tidak transparan, praktik korupsi, dan kebijakan yang merugikan masyarakat luas.
Kesimpulannya, politik ada di meja makan kita, di saku celana kita (melalui harga barang), dan di layar ponsel kita. Melek politik tidak berarti kita harus menjadi politisi atau anggota partai politik. Melek politik berarti kita cukup memahami bagaimana keputusan diambil, cukup kritis untuk mempertanyakan kebijakan, dan cukup berani bersuara tatkala keadaan negara sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah tindakan sadar untuk mengambil alih kendali atas kehidupan kita sendiri.
Penyair Jerman, Bertolt Brecht, pernah berujar: "Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik."
Untuk menutup catatan sederhana ini dan meyakinkan pembaca akan pentingnya kesadaran politik, saya teringat percakapan pasca-diskusi dengan seorang senior di Rayon Syariah PMII bernama King Nil. Beliau tiba-tiba berucap, "Memang pembahasan mengenai negara ini tidak mungkin dan tidak akan pernah ada habisnya." Dengan lantang, rekan saya, Mas Browens, menjawab, "Ya, memang tidak akan pernah ada habisnya, dan karena itu, harus terus kita bahas."
Sekian.
Oleh: Achmad Tajudin Adzakiri, Ketua DEMA-F Syariah UNIIB 2026-2027
Editor: Hilmi Hafi
Posting Komentar