BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W
BWlBduTUUim65BmNoRNRwZwviGLcUft1snoGQp4W

Iklan Atas Artikel

Recent

Bookmark

Respons Gelombang Demontrasi, PB PMII Serukan Dialog Nasional dan Tolak Tindakan Pengerusakan

Penalaut.com
– (JAKARTA) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti gelombang ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara yang belakangan ini meningkat. Merespons situasi tersebut, PB PMII menyerukan pentingnya menjaga ruang kritik demokrasi yang konstruktif dan menjauhi segala bentuk tindakan pengerusakan–kekerasan yang dapat memecah belah bangsa.

Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyulloh Cokro, menegaskan bahwa menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tersebut tidak mencederai persatuan nasional.

"Negara memang tidak sedang baik-baik saja. Namun, situasi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merusak persatuan bangsa. Kritik harus tetap diarahkan untuk perbaikan," ujar Cokro dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (13/06/2026).

Untuk meredam potensi konflik sosial, Shofiyulloh menilai perlunya respons terbuka dari para pemangku kebijakan dalam menghadapi gelombang aspirasi masyarakat. Jika kritik publik terus diabaikan tanpa adanya ruang komunikasi yang baik, krisis kepercayaan terhadap lembaga negara dikhawatirkan akan semakin mendalam.

Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tata kelola negara yang lebih baik harus diupayakan melalui mekanisme demokrasi yang sehat dan mengedepankan dialog substantif, bukan lewat jalan kekerasan atau provokasi.

Di sisi lain, masyarakat—khususnya generasi muda—diajak untuk tetap berani dan aktif dalam mengawal berbagai kebijakan publik. Namun, lanjutnya, gerakan kritis ini harus dibarengi dengan cara-cara yang santun dan argumentatif demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Shofiyulloh menambahkan bahwa gerakan mahasiswa dan pemuda sejak awal dibentuk untuk memiliki kepekaan sosial, politik, serta kebangsaan yang tinggi. Kendati demikian, sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut pria yang akrab disapa Sofi ini, perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam iklim demokrasi. Kendati demikian, diperlukan kedewasaan politik yang kolektif dari seluruh elemen bangsa agar perbedaan tersebut tidak berujung pada polarisasi.

"Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang dialog, bukan ruang pertentangan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas bersama," pungkasnya.
Posting Komentar

Posting Komentar

Berkomentarlah Dengan Bijak