Puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat hadir memadati forum ini, di antaranya dari Universitas Al-Ghifari, Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Islam Nusantara (Uninus), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesian Women University (IWU), serta kampus-kampus lainnya.
Dalam konsolidasi tersebut, para mahasiswa secara tegas menyoroti pengawalan militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi menggerus ruang aman masyarakat adat dan warga lokal, serta mempertanyakan realisasi janji pendidikan tinggi gratis yang hingga kini dinilai masih jauh dari harapan rakyat.
Kordinator BEM se-Jawa Barat, Riki Ramdhan Fadilah, menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil dan pembangunan ekonomi harus terus dikritisi agar tidak mengulang pola-pola otoriter masa lalu.
"Kami melihat adanya pola keterlibatan militer yang kian masif, salah satunya dalam pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini berisiko menciptakan intimidasi dan mengancam hak-hak rakyat atas tanah dan ruang hidup mereka," ujar Riki Ramdhan Fadilah.
Riki juga menambahkan bahwa fokus pemerintah seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak mendasar rakyat, terutama di sektor pendidikan.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus kita tagih komitmennya. Mana janji pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi negeri? Sampai hari ini, komersialisasi pendidikan masih membebani mahasiswa dan orang tua. Kami menuntut pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat dan jaminan pendidikan, bukan malah memperkuat pendekatan militeristik dalam pembangunan," tegas Riki.
Selain diwarnai dialektika kritis, konsolidasi ini juga diselingi panggung kebudayaan. Musisi balada kawakan asal Bandung, Abah Omtris, hadir membawakan lagu-lagu perjuangan. Alunan musik dan lirik-lirik kritis Abah Omtris sukses membakar semangat para peserta, menegaskan bahwa seni dan gerakan mahasiswa adalah instrumen yang saling menguatkan dalam menjaga nalar kritis publik.
Melalui konsolidasi ini, BEM se-Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus merapatkan barisan, menyusun kajian komprehensif, serta siap menggelar aksi konsisten guna mengawal supremasi sipil dan keadilan pendidikan di Indonesia.
Dalam konsolidasi tersebut, para mahasiswa secara tegas menyoroti pengawalan militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berpotensi menggerus ruang aman masyarakat adat dan warga lokal, serta mempertanyakan realisasi janji pendidikan tinggi gratis yang hingga kini dinilai masih jauh dari harapan rakyat.
Kordinator BEM se-Jawa Barat, Riki Ramdhan Fadilah, menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil dan pembangunan ekonomi harus terus dikritisi agar tidak mengulang pola-pola otoriter masa lalu.
"Kami melihat adanya pola keterlibatan militer yang kian masif, salah satunya dalam pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini berisiko menciptakan intimidasi dan mengancam hak-hak rakyat atas tanah dan ruang hidup mereka," ujar Riki Ramdhan Fadilah.
Riki juga menambahkan bahwa fokus pemerintah seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak mendasar rakyat, terutama di sektor pendidikan.
"Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus kita tagih komitmennya. Mana janji pendidikan gratis hingga tingkat perguruan tinggi negeri? Sampai hari ini, komersialisasi pendidikan masih membebani mahasiswa dan orang tua. Kami menuntut pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat dan jaminan pendidikan, bukan malah memperkuat pendekatan militeristik dalam pembangunan," tegas Riki.
Selain diwarnai dialektika kritis, konsolidasi ini juga diselingi panggung kebudayaan. Musisi balada kawakan asal Bandung, Abah Omtris, hadir membawakan lagu-lagu perjuangan. Alunan musik dan lirik-lirik kritis Abah Omtris sukses membakar semangat para peserta, menegaskan bahwa seni dan gerakan mahasiswa adalah instrumen yang saling menguatkan dalam menjaga nalar kritis publik.
Melalui konsolidasi ini, BEM se-Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk terus merapatkan barisan, menyusun kajian komprehensif, serta siap menggelar aksi konsisten guna mengawal supremasi sipil dan keadilan pendidikan di Indonesia.
Posting Komentar