Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyulloh Cokro, mengatakan gerakan nasional tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami menginstruksikan seluruh kader PMII untuk melakukan aksi serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Shofiyulloh.
Menurutnya, PB PMII memandang sejumlah persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.
“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Enam Tuntutan Utama
Dalam aksi nasional tersebut, PB PMII membawa enam tuntutan utama, yaitu:
- Menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat dan konsisten dalam kebijakan ekonomi nasional.
- Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
- Melakukan reshuffle dan efisiensi struktur kabinet berdasarkan kompetensi serta efektivitas kerja.
- Melakukan reset terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan membubarkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Meningkatkan kesejahteraan guru.
Soroti Efektivitas Program Pemerintah
Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil, menilai pemerintah perlu memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Negara harus hadir untuk rakyat. Kami mendorong penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta penataan kabinet berdasarkan kompetensi dan efektivitas kerja,” kata Syahrul.
Ia juga menyoroti efektivitas sejumlah lembaga dan program yang menggunakan anggaran negara. Menurutnya, anggaran pemerintah perlu difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap berbagai program dan lembaga yang dianggap tidak efektif agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru,” ujarnya.
Aksi Digelar di 300 Titik
Aksi nasional PMII akan berlangsung pada 22–24 Juni 2026 dan dilaksanakan secara serentak di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia.
Untuk wilayah Jakarta, massa aksi dijadwalkan berkumpul pada pukul 14.00 WIB di Sekretariat PB PMII sebelum bergerak menuju Patung Kuda, Jakarta, sebagai titik utama aksi.
PB PMII menyatakan telah melakukan konsolidasi dengan seluruh tingkatan kepengurusan di berbagai daerah guna memastikan aksi berjalan tertib, damai, dan sesuai koridor konstitusi.
Melalui gerakan nasional ini, PMII menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal berbagai kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta cita-cita pembangunan nasional yang berkeadilan.
Posting Komentar